RAKYATNEWS.CO.ID,BANDARLAMPUNG – Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung, M.I Darma Setiawan, menyayangkan batalnya Pemkot Bandarlampung membangun gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di tahun anggaran (TA) 2020.
Pasalnya, nengingat setiap tahunya jumlah pengangguran di Kota Tapis Berseri meningkat, seharusnya pemkot mampu memprioritaskan pembangunan BLK ditahun ini. Hal tersebut diperkuat dengan data yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) setempat ditahun lalu (2019). “Berdasarkan data yang dirilis Disnakertrans, jumlah pencetakan kartu pencari kerja ditahun 2019 mencapai 3.621,” ujarnya, Minggu (5/1/2020).
Berdasarkan angka tersebut, politisi partai binaan Prabowo Subianto itu menilai, jumlah pengangguran di Bandarlampung cukup tinggi. Namun, dengan alasan keterbatasan anggaran pembangunan BLK diurungkan.
Seharusnya untuk mensiasatinya, Pemkot harus berani menggelontorkan anggaran untuk pembangunan gedung BLK. “Kalau sudah ada BLK kan penggangguran akan diberi pelatihan dan pembekalan untuk membuka lapangan kerja ditengah masyarakat,” ungkapnya.
Nah, Jika pembagunan gedung BLK terrealisasi justru diprediksi kedepan jumlah penggangguran di Kota Tapis Berseri bakal menyusut. Seiring berkembangnya jumlah lapangan kerja yang dihasil dari lulusan BLK.
Sementara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bandarlampung memberi sinyal, angka penggangguran di Kota Tapis Berseri tidak terjadi penurunan ditahun 2019.
Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Kerja Disnakertrans Bandarlampung, M Kabul menyebut ditahun 2019 pihaknya mencetak kartu pencari kerja (Kartu pencari kerja) sebanyak 3.621 lembar. “Jumlahnya tetap seperti tahun lalu (2018). Dikisaran angka 3.621 lembar,” ujarnya.
Dari jumlah kalkulasi itu, mayoritas pembuat kartu pencari kerja berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Tak main-main, bahkan jumlah pembuat kartu pencari kerja yang berasal dari SMK menduduki angka 80 persen.
Selebihnya dari angka itu, lulusan S1 dan D3 hanya mendominasi 20 persen. “Kembanyakan dari SMK dan SLTA, selebihnya lulusan S1 dan D3, mereka yang mencari kerja melamar keperusahaan yang tidak terdaftar di Disnakertrans,” jelasnya.
Maksudnya, mayoritas para pembuat kartu pencari kerja melamar ke perusahaan yang tidak berkoordinasi dengan Disnaker dalam hal penerimaan karyawan.
“Kalau mereka (Perusahaan) tidak memneri tahu kami bahwa sedang melakukan penerimaan karyawan, kami tidak tahu inj berapa jumlah pencari kerja yang diterima dan berapa jumlab yang tidak terterima,” tururnya.
Kendati begitu, pria akrab disapa Kabul mengharapkan agar setiap perusahaan berkoordinasi dengan pihaknya dalam hal penerimaan karyawan. “Tujuanya agar Disnakertrans mampu mengkalkulasikan jumlah penerimaan karyawan,” tandasnya.
(ron)