Runyamnya Pendataan Bantuan Dampak Covid-19, DPRD Panggil Dinsos

RAKYATNEWS.CO.ID, PANARAGAN – Diduga sarat penyimpangan dan runyam. Data bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kementerian Sosial (Kemensos), Program Maju Sejahtera (Mantra/APBD), Sembako dan BLT dari Dana Desa (DD), untuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, tidak singkron.

Pasalnya, dalam beberapa informasi yang beredar di lingkungan eksekutif dengan membagikan 600 Ton beras untuk 60 ribu kepala keluarga tersebut, tidak di ketahui pihak legislatif dalam perencanaan hingga penganggaran nya.

Menurut Yantoni, Ketua Komisi I, bahwa kegiatan rapat dengar pendapat atau diskusi lintas Komisi bersama Dinas Sosial, dilakukan karena mendengar dan melihat informasi yang muncul bahwa Pemkab Tubaba ada dana 24 Miliar dan bantuan beras sebanyak 600 ton untuk 60 ribu Kepala Keluarga.

“Bantuan itu dari mana ? Tidak jelas bantuan itu Kami tidak mau seolah-olah anggaran dan bantuan-bantuan terutama dari Kabupaten sudah dusetujui DPRD, karena selama ini Lembaga Legislatif belum pernah ada pembahasan secara konkret, DPRD Tubaba bukan milik kelompok atau perorangan DPRD, melainkan 30 wakil rakyat yang terdiri dari fraksi-fraksi,”ungkap Yantoni. Selasa 28/04/20

Kemudian, Yantoni menyampaikan kekecewaan terhadap Eksekutif, yang menurutnya telah memanfaatkan situasi darurat Nasional atas wabah Covid-19 dengan mendalihkan berbagai kebijakan dari pemerintah pusat.

“Kami sangat menyesalkan Pihak Eksekutif mengapa tidak mengajukan usulan dan pembahasan dari awal sesuai instruksi Presiden, kami tidak mau ada tumpang tindih anggaran dan bantuan atau memanipulasi data penerima bantuan, apalagi kita ketahui banyak pos bantuan yang akan diberikan kepada warga Tubaba,”pungkasnya.

Menurutnya, bantuan yang akan tersalurkan sangat banyak, mulai dari Kementrian, APBD, hingga bantuan Dana Desa, sehingga jika dibagikan secara merata sesuai data jumlah Kepala Keluarga di Tubaba, para DPRD pun akan kebagian atau bahkan overload.

Baca Juga :  Pemkab Tulang Bawang Barat Sosialisasikan Program Air Minum Dan Sanitasi

“Untuk itu, kami DPRD mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi semua bantuan dampak Covid 19 di Tubaba, agar tidak disalah gunakan oknum untuk kepentingan pribadinya. Jujur hingga saat ini kami kecewa dengan Pemerintah Eksekutif karena belum pernah ada penyampaian baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai Refocusing anggaran Rp. 24 Miliar dan sumber anggaran bantuan lainnya,” jelasnya.

Dijelaskan nya bahwa, dalam peraturan Instruksi Presiden No. 4 point ke 2, bahwa Pemerintah daerah harus melakukan Refocusing anggaran untuk Covid dengan mekanisme yang sesuai, yakni duduk bersama  dengan Legislatif atau DPRD Tubaba untuk pembahasan.

Lalu, Bantuan yang disalurkan di Tubaba, dari Pusat yakni PKH 13.500 , BPNT/Sembako 10.454, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemensos 17.615, dan untuk Daerah yakni Mantra 13.250, Sembako 50.000 kepala keluarga.

“Kami juga meminta Dinsos untuk meminta data akurat By Name By Addres dari setiap penerima program bantuan yang diberikan pemerintah, seperti PKH, BLT Kemensos, BPNT, Mantra dan Sembako, serta BLT DD,”harapnya

Berdasarkan data yang dihimpun media dari Dinas Sosial Tubaba data penerima bantuan di Tubaba yakni, untuk PKH sebanyak 11.195 penerima, Mantra 11.113 penerima, BLT Sosial 11.948, Sembako 10.076, dan BLT DD 13.404 penerima.

Sementara itu, Bantuan untuk warga Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, atas dampak pandemi Covid-19 direncanakan akan direalisasikan pemerintah daerah setempat, pada pertengahan bulan Ramadhan, atau sekitar tanggal 10 Mei 2020.

Hal tersebut dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Tubaba, Somad yang didampingi Muhammad Yusuf Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas setempat, saat ditemui dihalaman Gedung DPRD Tubaba usai menghadiri rapat tertutup bersama Anggota DPRD diruang Komisi Dua.

Baca Juga :  Bupati Winarti Terima Kasih 25 Program Unggulan Masuk RPMJ

“Kami dari menghadiri undangan Rapat bersama DPRD Tubaba di Ruang Komisi Dua, pada intinya DPRD ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan penyaluran bantuan program atas dampak virus corona di Tubaba, selain itu DPRD Tubaba juga ingin mengetahui data dan progres penerima bantuan dan sumber anggarannya,” paparnya.

Dijelaskan Yusuf, bahwa bantuan akan disalurkan untuk warga terdampak Covid-19 wilayah Tubaba untuk bulan April, Mei dan Juni 2020 , sementara berkaitan dengan anggaran Program Bantuan Mantra yang bersumber dari APBD Kabupaten Tubaba, sementara ditunda penyalurannya menunggu kebijakan pimpinan.

“Kalau untuk Program Bantuan Mantra Tubaba, uangnya memang ready, hanya saja belum kita salurkan karena pemerintah pusat meminta data ke daerah untuk waktu yang cepat, maka kami serahkan data warga yang menerima program Mantra, dan untuk data warga terbaru sedang didata kembali untuk program bantuan dari daerah,” pungkasnya.

(Der)