RAKYATNEWS.CO.ID,PANARAGAN – Dianggap biasa Inspektorat Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), enggan melakukan pemeriksaan dugaan penyelewengan gaji honor driver (Supir) di Bagian Administrasi Tiyuh Setkdakab Tubaba.
Hal tersebut, saat awak media akan mengkonfirmasi terkait dugaan penyelewengan dana Driver (Supir) Kepala Bagian Administrasi Wilayah mengatakan, bahwa ongkos pemeriksaan yang akan di keluarkan tidak sebanding dengan kerugian negara.
“SPPD mereka, yang akan kami periksa tidak sebanding dengan kerugian negaranya, Saya mau rapat dulu,” singkatnya melalui telepon selulernya, Kamis (28/2).
Sementara, di tempat terpisah Yantoni Wakil Ketua I DPRD Tubaba saat di mintai tanggapan terkait buang mukanya inspektorat atas menindaklanjuti dugaan kasus honorer fiktif, dan penyelewengan dana di Bagian Administrasi Wilayah mengatakan, inspektorat tersebut perlu dilakukan evaluasi.
“Apakah, jika ada oknum ASN yang melakukan kerugian negara sekecil apapun itu harus dibiarkan, itu uang rakyat yang harus di pertanggung jawabkan dunia akhirat,” kata dia melalui sambungan ponselnya.
Sambungnya, ASN adalah merupakan pejabat publik yang semestinya mengabdi kepada rakyat, dan seharusnya bertanggung jawab dengan tupoksinya. Dan kewajiban Inspektorat adalah yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, dan penindakan.
“Sangat konyol ketika seorang Inspektur mengeluarkan kata – kata seperti itu. Karena itu sudah menjadi tugas dan fungsi nya menjadi penindakan, karena satu rupiah pun yang di selewengkan mereka harus bertanggung jawab atas dugaan tersebut,”katanya.
Kemudian, Ponco Nugroho Wakil Ketua II DPRD Tubaba menambahkan bahwa pihak nya akan segera melakukan pemanggilan kepada pihak Administrasi Wilayah (Adwil) Tubaba, terkait menanggapi ihwal tersebut
“Akan segera kita agendakan untuk di lakukan pemanggilan kepada pihak terkait, untuk kita lakukan hearing,”imbuhnya.
Lanjutnya, pihaknya sangat tidak menduga atas tindakan yang telah di lakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Wilayah, dalam dugaan memfiktifkan tenaga honorer yang telah di SK kan Bupati tersebut.
” Kebetulan saya tergabung dalam Bapemperda, rencananya memang Adwil itu sendiri akan di leburkan dan akan dikembali kan ke PMD. Karena, dinilai kurang efektif dalam pengelolaan DD di tiyuh,”sambungnya.
Yang sebelumnya, atas dugaan fiktif, dan penyelewengan dana driver (supir) yang di lakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Tiyuh Sekretariat Daerah Kabupaten Tubaba, yang selama kurun waktu dua tahun dengan senilai Rp.20.400.000,- tersebut mulai tercium kedoknya.
Dana yang merupakan gaji honorer yang di SK kan bupati tersebut telah di alokasikan untuk Driver (Supir). Namun, selama dua tahun honorer driver tersebut tak pernah terlihat di ruang kantor ataupun mendampingi perjalanan dinas Kabag Adwil sejak 2017-2018.
Sementara, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tubaba yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, dengan atas nama Paiman. Namun, ketika dikonfirmasi ke seluruh pegawai di bagian tersebut, nama Paiman selama dua tahun hingga saat ini tidak pernah masuk, dan mendampingi perjalanan Kabag Bagian Administrasi Wilayah dan Otonomi Daerah (Adwil dan Otda) dalam perjalanan dinas.
Menurut, Miral Hayadi Kepala Bagian Adwil, dan Otda Tubaba saat di konfirmasi terkait keberadaan Driver, dirinya memakai jasa driver hanya ketika perjalanan keluar kota melaksanakan tugas.
“Kalau hanya sekedar di Tubaba saya masih sanggup bawa kendaraan sendiri. Tapi kalau sudah ke Bandarlampung atau ke Jakarta saya pakai supir, itupun saya masih mengeluarkan biaya pribadi untuk membayar supir dan itungannya pun saya nombok bayarnya,” kilah Miral saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu Siang (27/2).
Sambungnya, honorer yang di SK kan Bupati Tubaba tersebut, telah di anggarkan setiap bulannya dengan senilai Rp.850 ribu per bulan.
“Karena uang yang di alokasikan untuk supir tersebut, saya alihkan untuk membayar honorer yang ada disini. Maka dari itu kami merasa sangat kekurangan dari anggaran yang ada,”elaknya.(Der)