Kota Metro — Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menerima dua penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah DJPb Lampung, Purwadhi Adhiputranto, kepada Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso di ruang kerja Wali Kota Metro, Rabu, (04/2/2026).
Dua penghargaan diberikan atas keberhasilan Pemkot Metro mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 kali berturut-turut serta meraih Peringkat II kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) terbaik tahun 2025.
Bambang Iman Santoso mengatakan, penghargaan tersebut tidak boleh membuat jajaran Pemerintah Kota Metro berpuas diri. Menurut dia, capaian itu harus menjadi pemacu untuk memperkuat kinerja, tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dalam pelaksanaan program secara substantif.
Ia menegaskan, prestasi tersebut diraih tanpa praktik-praktik yang menyimpang. Bambang menyebut keberhasilan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran di lingkungan Pemkot Metro.
“Semoga ini tidak meninabobokan kami, tetapi menjadi penyemangat untuk lebih baik lagi depan,” kata Bambang.
Kepala Kanwil DJPb Lampung, Purwadhi Adhiputranto, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemkot Metro dalam mengelola keuangan daerah.
Menurut dia, Kota Metro berhasil mempertahankan opini WTP selama 15 kali berturut-turut, sebuah capaian yang tergolong sulit diraih pemerintah daerah.
Purwadhi mengingatkan agar keberhasilan administratif tersebut dibarengi dengan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.
“Ke depan, tidak hanya administratifnya, namun juga substansinya benar-benar dijaga dari penyimpangan pelaksanaan APBD maupun APBN di Kota Metro,” ujarnya.
Selain itu, DJPb Lampung juga memberikan penghargaan peringkat kedua kinerja penyaluran TKD tahun 2025. Purwadhi menilai, capaian tersebut menunjukkan kualitas tata kelola penyaluran dana transfer di Kota Metro termasuk yang terbaik di Bumi Ruwa Jurai.
Penyerahan penghargaan tersebut dihadiri jajaran Kanwil DJPb Lampung. Sementara Wali Kota Metro didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. (son)