RAKYATNEWS.CO.ID, PANARAGAN –Terkait carut marutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari pengoprasian 12 unit alat berat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) yang di kelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang (PUPR), sejak tahun 2017 sampai tahun 2018. DPRD Tubaba diduga masuk Angin.
Pasalnya, beberapa waktu yang lalu Ketua Komisi C DPRD setempat, Paisol, SH menyatakan bahwa akan segera mengundang pihak Dinas PUPR untuk gelar Hearing terkait dugaan kebocoran PAD dari sektor pajak dan retribusi 12 unit alat berat yang diduga sering disewakan oknum pejabat dinas terkait. Namun, agenda tersebut tak kunjung terlaksana.
”Hari Rabu ini (17/10/2018) kami akan kirimkan surat undangan kepada pihak dinas PUPR, untuk mengetahui keterangan secara real hasil PAD melalui sejumlah alat berat tersebut,” Kata Paisol saat di temui di kediamannya pada 16 Oktober 2018 beberapa waktu lalu.
Hingga memasuki bulan November 2018, tampaknya DPRD Tubaba mulai enggan berkomentar, bahkan hingga berita ini di langsir, pihak DPRD Tubaba belum punya agenda pemanggilan secara jelas.
Sementara itu, berdasarkan pantauan rakyatnews.co.id, sebanyak 12 unit alat berat yang dikelola Dinas PUPR Tubaba melalui Kepala seksi (Kasi) Alat Berat dan Perbekalan, diasumsikan dapat menghasilkan PAD lebih dari 500 juta Pertahun.
Pasalnya, kebutuhan jasa penggunaan alat lebih didominasi oleh pemerintah tiyuh se Kabupaten Tubaba dengan menggunakan keuangan dana desa.(Der)