RAKYATNEWS.CO.ID,BANDARLAMPUNG-Merasa khawatir akan keselamatan saat menyebrang di Jalan ZA Pagar Alam, tepatnya di jalur lalu lintas setelah flyover, Mall Boemi Kadaton (MBK), oleh karena itu, warga Labuhan Ratu, Kadaton, meminta dibangunkan jembatan penyebrangan orang (JPO).
Demikian terungkap dalam ageda
reses (Penjaringan dan penyaringan aspirasi masyarakat ) yang dilakukan anggota DPRD Bandarlampung, Aderly Imelia Sari, di kediamannya Jalan Beringin Labuhan Ratu, Kedaton Jum’at (13/12/2019).
“Setelah dibangun flyover ini lalu lalang kendaraan cukup padat, di depan itu juga banyak anak-anak yang menyebrang, karena ada sekolahan SD dan di dalam sini juga ada sekolahan SD, nggak semua murid diantar jemput oleh orangtuanya, kami takut kalau kejadian, ibu-ibu juga takut kalau mau pengajian saat nyebrang, kami minta dari anggota DPRD diusulkan ada jembatan penyebrangan, sehingga aman,” ujarNur Khodimah, salah seorang warga dalam dialog reses.
Selain itu, Umaidi warga, Jalan Beringin Labuhan Ratu, juga meminta kepada lemerintah untuk meningkatkan talud yang ada di sungai Labuhan Ratu, sehingga kalau banjir air tidak meluap. “Ini hanya masukan masyarakat minta talud sungai, serta ada perbaikan jalan lingkungan kalau bisa sidah diaspal semua, masalah BPJS juga agar bisa dipermudah, disini juga banyak warga yang masih jadi pengangguran, imbau agar diberikan pelatihan atau semacan kegiatan usaha,” katanya.
Selain itu juga, imbuh dia, agar ada peningkatan keagamaan dan keiman, terutama pengajian yang terstuktur. “Ya ada semacam pengajian yang terstruktur lah di warga sini, sehingga peningkatan keimanan dan ketaqwaan,” ungkapnya.
Nah, menjawab semua ini, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandarlampung Aderly Imelia Sari menjekaskan, jika semua masalah yang ada di warga akan ditampung dan dibahas di legislatif. “Ya memang kalau JPO saya rasa memang perlu, karena mengingat pedatnya kendaraan, sementara masih banyak warga yang menyebrang, baik antar jemput anak sekolah karena disini ada sekolah SD dan di depan juga ada, khawatir kejadian kecelakaan lalulintas, masak harus nunggu kejadian dulu baru ada tindakan,” jelasnya.
Bukan hanya itu, pihaknya juga akan menyampaikan soal JPO ini ke Dinas Perhubungan (Dishub) dan instansi terkait. “Kalau masalah infrastruktur nanti kita usulkan ke Dinas PU, seperti talud dan jalan, kalau JPO nanti ke Dishub. Tujuan saya bergelud di dunia politik dan maju dari kampung halaman InsaAllah kedepannya saya akan memperhatikan warga di kampung saya,” ucap politisi Partai Gerindra ini.
Untuk soal BPJS, imbuhnya, itu adalah masalah pemerintah pusat. Namun demikian, pemkot Bandarlampung di bawah kepemimpinan Walikota Herman HN sudah menyediakan Jamkeskot dalam APBD. “Prorgam Pak Herman HN itu cukup bagus karena mengakomodir kesulitan warga dalam berobat, cukup memiliki KTP Kota Bandarlampung bisa berobat gratis di Rumah Sakit Bintang Amin dan RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo. Tentunya Jamkeskot sangat bermamfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
(ron)