Plt Kepala Dinas Sosial Menghimbau Bantuan Harus Tepat Sasaran Di Setiap Desa

Plt Kepala Dinas Sosial Drs. M.iqbal

RAKYATNEWS.CO.ID, PESAWARAN – Plt Kepala Dinas Sosial Drs. M.iqbal menghimbau kepala desa se – Kabupaten Pesawaran membentuk Tim untuk DataTerpadu Kegiatan Sosial (DTKS), di desa masing – masing guna memastikan bantuan tepat sasaran.

“Saya menghimbau kepada seluruh kepala desa yang ada dikabupaten pesawaran agar membentuk tim DTKS guna mengantisipasi bantuan agar tepat sasaran, dan penguatan data miskin sesuai aturan kementrian” kata Iqbal Kamis,(11/02/21) diruang kerjanya.

Ditambahkan, karena yang mejadi viral selama inikan bantuan yang tidak tepat sasaran, maka itu kepala desa harus membentuk tim untuk bantuan warga yang benar-benar membutuhkan.

“Jadi yang disampaikan kepada kami (Dinas Sosial) itu data riil saja, nah nantinya sistem yang akan mengkoreksi data tersebut, yakni sistem dari pusat,” tambahnya.

Ia meneruskan, kitakan tidak bisa  mencoret data seorang penerima bantuan karna yang mengatur semua itu sistem, jadi terkait semua pendataan ini harus dimulai dari tingkat desa.

“Untuk kepala desa semestinya melakukan monitoring dan evaluasi monev agar data yang dihimpun dari masing – masing desa benar – benar data riil,” ucapnya.

Lebih lanjut, jika kepala desa telah membentuk Tim DTKS maka sudah otomatis akan terjadi penguatan data tersebut.

Dari pendataan dan survei Tim dilapangan semuanya dibawah kendali kepala desa, untuk itu sekali lagi,” saya menghimbau kepada seluruh kepala desa dikabupaten pesawaran untuk sesegera mungkin membentuk Tim DTKS Sesuai dengan surat yang sudah dilayangkan beberapa waktu lalu,” tegasnya.

Dan yang terakhir kami dapat surat dari kementrian yaitu surat gradusi/ pengurangan No :460.0278./lV.0.06/1/2021/19 januari, kementrian menargetkan pengurangan, ada yang mandiri dan ada yang alami. Kalau graduasi mandiri, mereka yang mundur menerima bantuan dengan sukarela, dan kalau yang alami ada komponen nya.seperti BST PKH dan BPNT, siapa yang menentukan seseorang dapat tidak nya bantuan tersebut, ya pemerintah melalui sistem.

Baca Juga :  Musrenbang, Anggaran Pembangunan Kalianda Capai Rp106 Miliar 

“Saat ini kami sedang terbentur persoalan, yakni validasi NIK tidak valid, nah itu pun jadi persoalan makanya kami bekerjasama dengan dinas dukcapil,” pungkasnya.

(zal/son)