RAKYATNEWS.CO.ID,TUBABA – Sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) nampaknya saat ini mulai ketar ketir, pasalnya sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diduga diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH) Tubaba, atas dugaan penyimpangan anggaran pada Tahun 2023.
Berdasarkan penelusuran rakyatnews.co.id , informasi di himpun dari sumber yang menguatkan adanya dugaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak APH atas dugaan korupsi pada anggaran belanja dinas terkait.
Di hubungi melalui telpon WhatsApp, sumber yang enggan di sebutkan namanya membenarkan bahwa ada beberapa bagian bidang yang di panggil dan di periksa oleh pihak aparat penegak hukum setempat.
“Ya, memang benar bang dua Minggu yang lalu ada surat undangan dari aparat penegak hukum, saya di panggil tapi saya belum sempat temui, karena sehari sebelumnya ada perintah pimpinan harus mengikuti undangan akselerasi penyusunan dokumen , makanya saya belum sempat hadir sampai saat ini,” katanya saat memberikan keterangan melalui sambungan telpon WhatsApp, Rabu (27/03/2024).
Dia juga menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada beberapa pihak yang di lakukan pemanggilan oleh internal aparat penegak hukum setempat.
“Setahu saya sudah ada yang di panggil, kalau saya kan ada surat pemanggilannya, sebab tidak mungkin surat itu langsung ke saya kalau tidak ada pemanggilan ke pihak sebelumnya, berartikan ini tindak lanjutnya,” jelasnya.
Selanjutnya, dia juga menjelaskan untuk hasil dari pemanggilan tersebut dirinya belum bisa menjelaskan secara rinci.
“Saya juga belum bisa menjelaskan hasil dari pemeriksaan itu, karena saya belum memenuhi panggilan, yang pasti mereka meminta saya untuk mengumpulkan dokumen realisasi anggaran kerja 2023, karena saya koordinatornya,” terangnya.
Bahkan dia juga mengatakan ada beberapa dokumen yang di minta oleh pihak aparat penegak hukum sebagai bukti kelengkapan pemeriksaan nantinya.
“Saya juga bingung bang, sebab ada beberapa dokumen yang mereka minta, tapi itu kan bukan ranah saya, akan tetapi saya tetap kooperatif, karena yang mereka minta banyak bukan dokumen saya, kan tidak mungkin juga saya main ambil saja dokumen yang bukan tanggung jawab saya,”ungkapnya.
Mungkin dari hasil pemanggilan sebelumnya belum memenuhi syarat pemerikasaan.
“Kemungkinan besar sudah ada yang di panggil, namun hasil nya tidak sesuai,makanya saya di minta mereka untuk melengkapi dokumen, meskipun saya hanya sebatas perencanaan saja, lebih jelas tanya kadisnya saja bang,” pungkasnya.
Sementara sampai berita ini di terbitkan dari pihak aparat penegak hukum dan kepala dinas yang di maksud belum bisa di mintai keterangan. (San/RN1)