Foto : Juru bicara Fraksi gabungan DPRD Kota Metro, Sutikno saat membacakan pandangan umum di ruang sidang paripurna DPRD.
METRO – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-16 yang kembali diraih Pemerintah Kota Metro tak lantas membuat DPRD puas. Lima fraksi di DPRD Kota Metro justru melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kota dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2025.
Sorotan tajam itu disampaikan Fraksi Gabungan yang terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerakan NasDem Raya, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa Metro saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Senin (13/7/2026).
Di hadapan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota M. Rafieq Adi Pradana, juru bicara Fraksi Gabungan, Sutikno, menegaskan bahwa penghargaan WTP tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi berbagai persoalan yang masih membelit pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menjadi prestasi administratif,” tegas Sutikno.
Fraksi Gabungan menyoroti anjloknya realisasi pendapatan daerah yang hanya mencapai Rp1,05 triliun atau 95,12 persen dari target Rp1,10 triliun. Angka tersebut dinilai mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2024 yang mencapai 99,29 persen.
DPRD mempertanyakan penyebab merosotnya pendapatan tersebut, mengingat hanya komponen insentif fiskal yang mampu mencapai target 100 persen, sementara PAD, pendapatan transfer, dan transfer antar daerah gagal memenuhi target.
Selain mempertanyakan penyebabnya, DPRD mendesak Pemkot Metro lebih serius menggali sumber Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi retribusi parkir, pemanfaatan aset daerah, digitalisasi pajak dan retribusi, hingga peningkatan pendapatan Rumah Sakit Ahmad Yani.
Tak berhenti di situ, lima fraksi juga menyoroti masih adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dinilai menunjukkan lemahnya tata kelola keuangan daerah.
DPRD meminta seluruh catatan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK segera ditindaklanjuti agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Kami berharap seluruh temuan dan rekomendasi BPK segera dituntaskan oleh Wali Kota beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro,” ujar Sutikno.
Di sektor belanja, DPRD juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang masih mencatat defisit Rp19,08 miliar meski terdapat SILPA Rp4,63 miliar. Pemerintah diminta memperkuat sistem pengelolaan keuangan agar persoalan tunda bayar tidak kembali terjadi.
Kritik paling keras diarahkan kepada sektor infrastruktur. DPRD mengungkap terdapat 15 kegiatan dan sub kegiatan yang gagal diselesaikan hingga akhir Tahun Anggaran 2025 sehingga harus dianggarkan kembali pada APBD berikutnya.
Menurut DPRD, molornya proyek-proyek tersebut berpotensi merugikan masyarakat karena manfaat pembangunan tertunda, bahkan dapat membebani APBD 2026 akibat kenaikan harga material dan tambahan biaya pekerjaan.
Fraksi Gabungan meminta Wali Kota Metro menjelaskan secara terbuka penyebab keterlambatan tersebut, apakah akibat lemahnya proses pengadaan, buruknya pengawasan, rendahnya kinerja kontraktor, atau faktor lainnya.
Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang masih menuai keluhan masyarakat dan meminta proses seleksi dilakukan lebih transparan, objektif, dan akuntabel.
Di bidang kesehatan, pemerintah diminta menjamin keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin agar pelayanan kesehatan tetap dapat diakses.
Sementara itu, persoalan lingkungan hidup juga menjadi perhatian serius.
DPRD mengingatkan Pemerintah Kota Metro agar segera menindaklanjuti sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gabungan menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak diukur dari banyaknya penghargaan yang diraih, melainkan dari kemampuan anggaran menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD harus benar-benar berpihak kepada rakyat. Penghargaan penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” pungkas Sutikno.
Redaksi: Sonny