RAKYATNEWS.CO.ID,METRO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Metro mengkritik pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kritik itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Senin (13/7/2026)
Juru Bicara Fraksi PKS, Roma Doni Yunanto, mengatakan pandangan umum fraksi merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.
Menurut dia, meski mengapresiasi kinerja pemerintah daerah selama 2025, Fraksi PKS tetap memberikan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.
“Kami mengapresiasi upaya Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran. Namun, apresiasi tersebut tidak menghilangkan kewajiban kami menyampaikan berbagai catatan penting sebagai bentuk tanggung jawab dalam membangun Kota Metro,” ujar Roma.
PKS menilai capaian pendapatan daerah belum optimal meski APBD 2025 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Kota Metro. Dari target pendapatan sebesar Rp1,104 triliun, realisasi hanya mencapai Rp1,050 triliun atau sekitar 95,12 persen.
Fraksi PKS mempertanyakan penyebab tidak tercapainya target tersebut, mengingat kenaikan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya hanya sekitar Rp10 miliar.
Selain itu, PKS juga menyoroti penurunan realisasi retribusi daerah. Dari target Rp287,66 miliar, realisasi hanya mencapai Rp268,97 miliar atau 93,5 persen. Nilai itu lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp276,64 miliar.
Menurut PKS, kondisi tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah disebabkan persoalan manajemen, sistem kerja, maupun kompetensi sumber daya manusia.
Sorotan juga diarahkan kepada kinerja RSUD Ahmad Yani Metro. PKS mencatat realisasi pendapatan rumah sakit hanya mencapai Rp249,05 miliar dari target Rp265,08 miliar. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya yang mencapai Rp256,74 miliar.
Fraksi PKS meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai penyebab menurunnya pendapatan rumah sakit tersebut sekaligus mengevaluasi tata kelola pelayanan.
Di sisi belanja daerah, PKS menilai masih terdapat sejumlah pengeluaran yang belum sejalan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Beberapa di antaranya belanja hibah, honorarium, jasa, pemeliharaan, lembur, hingga belanja yang bersifat seremonial.
PKS juga mengingatkan agar Pemkot Metro tidak berpuas diri dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Menurut fraksi tersebut, masih terdapat sejumlah temuan yang harus segera ditindaklanjuti.
Temuan tersebut meliputi pengelolaan retribusi pasar, parkir, pemanfaatan aset daerah, kelebihan pembayaran proyek infrastruktur, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, hingga pembayaran iuran jaminan kesehatan yang belum menggunakan data terbaru.
Selain persoalan keuangan, PKS menyinggung berbagai persoalan pelayanan publik seperti ketimpangan jumlah siswa di sekolah negeri, keterbatasan lahan parkir RSUD Ahmad Yani, serta kendaraan dinas roda empat yang mangkrak di halaman Wisma Haji.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKS menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari laporan keuangan maupun capaian statistik, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat, seperti kondisi jalan, kebersihan kota, penanganan banjir, penerangan jalan, serta rasa aman.
PKS berharap seluruh catatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Metro untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Redaksi:Sonny