RAKYATNEWS.CO.ID,PANARAGAN – Minggu kedua setelah hari raya Idul Fitri Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), laksanakan apel Senin pagi yang sekalian apel bulanan di lapangan aula Pemkab Tubaba.
Dalam apel Senin pagi tersebut, yang di pimpin oleh Herwan Sahri Sekda Tubaba. Menyindir, seluruh satker yang masih banyak menyelesaikan laporan penggunaan anggaran nya masing masing sehingga, membuat BPK RI kembali mengaudit pengelolaan keuangan Pemkab.
Menurut, Herwan Sahri Sekdakab Tubaba mengatakan, bahwa mengenai keterlambatan laporan keuangan satker yang belum selesai itu membuat pihak nya di repotkan.
“Ada beberapa hal yang akan disampaikan, pertama bupati baru saja menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), simbol itu tak begitu saja datangnya, dan sepanjang saya menahkodai TAPD baru tahun ini sedikit serius, karena pasca kembalinya BPK RI memeriksa kita, kami masih direpotkan selama 28 hari, penyebabnya kita semua.” Kata Herwan dalam pidatonya. Senin, 17/06.
Lanjutnya, Sudah seminggu laporan penggunaan anggaran dari setiap kadis itu ditunggu. Namun, dari Inspektorat tidak ada yang melaporkan memanggil para satker menindaklanjuti LKPJ, karena perlu diketahui apabila lebih dari 60 hari saudara akan dihadapkan ke pejabat nasional polisi dan jaksa.
“Saudara sekalian yang mempunyai keterkaitan dengan anggaran diperiksa BPK RI, tapi saudara tidak menjalankan sehingga panjang urusannya. Mencari saudara-saudara susah, tidak Komparatif itu semua alasannya, dan akhirnya yang benar jadi salah dan yang lurus jadi bengkok.” Jelasnya.
Terlalu banyak masalah, terutama yang sangat krusial dinas Pendidikan hampir tidak membuat laporan, yang seperti itu yang kecil proporsi satker tidak bisa berjalan, padahal tugas dinas Pendidikan itu tidak pernah bermasalah sebelumnya. Namun, sekarang bermasalah karena banyak hal yang tidak dimengerti.
“Padahal Cuma tiga saja tugas kepala dinas pendidikan itu, yakni urusan Dak, manggil kepala sekolah, dan memanggil Pengawas. Dikasih tau malah tidak mengerti. Dan satu-satunya yang tidak hadir eselon dua pada saat hari perdana setelah cuti hanya dinas pendidikan, menandakan memang kurangnya kedisiplinan.” Ungkapnya.
Lebih jauh dia jelaskan, bahwa ada pula surat tentang tanda tangan Online SKP dari BKD kaitannya komitmen kita dengan KPK, baru kurang lebih 5 yang menjalankan. Jadi sangat sulit, maka dari itu kesadaran kita semua lah yang menentukan baik buruknya.
“Banyak OPD yang dipanggil untuk dihadirkan di provinsi tidak datang, Kepala Bidang yang membidangi urusan itu selalu menghindar, dan nanti akan saya lapor ke bupati kaitannya dengan perputaran rotasi.” Imbuhnya.
(Der)