BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung menegaskan pentingnya profesionalisme dan komitmen moral dalam pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, anggaran besar yang dialokasikan pemerintah untuk program tersebut merupakan amanat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara serius.
Hal itu disampaikan Jihan saat menjadi narasumber dalam talkshow bertajuk “SPPG Profesional untuk Indonesia Emas 2045” yang digelar Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) di Ballroom Hotel Radisson, Bandarlampung, Selasa (19/5/2026).
Dalam forum tersebut, Jihan menyoroti pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menilai sertifikat tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk komitmen pengelola dalam menjaga kebersihan dan kesehatan makanan yang didistribusikan kepada pelajar.
Menurut Jihan, pengawasan ketat perlu dilakukan mengingat kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dan memiliki tingkat kelembapan tinggi sehingga berpotensi memengaruhi kualitas makanan apabila pengelolaan dapur tidak dilakukan sesuai standar.
Ia juga meminta adanya audit gizi dan pemeriksaan berkala terhadap kandungan bakteri, termasuk E. coli, guna memastikan makanan yang disalurkan tetap aman dikonsumsi.
Komisioner I Sekretariat Bersama (Sekber) Tiga Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers Provinsi Lampung, Doni Irawan menilai arahan Wagub Lampung tersebut harus dijadikan perhatian serius oleh pengelola SPPG dan GAPEMBI.
Menurut Donny, seluruh ketentuan yang disampaikan telah sejalan dengan petunjuk teknis program MBG sehingga tidak ada alasan bagi pengelola dapur untuk mengabaikan standar kebersihan maupun kualitas layanan.
“Program ini dibiayai negara dengan anggaran besar sehingga pelaksanaannya harus benar-benar profesional,” kata Donny.
Senada dengan itu, Komisioner II Sekber, Ahmad Novriwan menyebut pengelolaan dapur yang tidak higienis dapat mengurangi manfaat gizi dari menu yang disediakan.
Ia mengingatkan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh kandungan gizi, tetapi juga proses pengolahan dan distribusinya. Menurut dia, pengelolaan yang buruk justru dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat.
Novriwan juga meminta GAPEMBI turut mendukung penguatan ekonomi desa melalui penyediaan bahan baku lokal dan tidak hanya berfokus pada pengadaan kebutuhan dapur.
Sementara itu, Komisioner III Sekber, Hendri Std menilai pernyataan Wagub Lampung merupakan bentuk kritik terhadap masih adanya dapur MBG yang beroperasi tanpa memenuhi standar sanitasi.
Ia menyoroti masih adanya dapur yang belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi namun telah menjalankan proses memasak dan distribusi makanan kepada pelajar.
Menurut Hendri, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Lampung bersama Satgas MBG perlu memperkuat pengawasan dan duduk bersama dengan para pengelola dapur MBG agar seluruh SPPG mematuhi petunjuk teknis yang berlaku.
Ia menegaskan, sanksi perlu diberikan kepada pengelola yang tidak menjalankan standar operasional demi menjamin keselamatan masyarakat, khususnya para pelajar penerima manfaat program MBG.
Editor: Sonny