METRO — Pemerintah Kota Metro memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Anak, serta TPPO yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Metro pada 1–2 Juli 2026 di Aula Bapada Kota Metro.
Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun TPPO membutuhkan penanganan secara bersama dan tidak dapat dibebankan kepada satu instansi.
Menurut Ahmad, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci untuk memastikan langkah pencegahan berjalan efektif, sekaligus mempercepat penanganan ketika kasus terjadi.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antar lembaga dalam menyusun langkah-langkah pencegahan yang efektif, mempercepat penanganan kasus, serta memberikan perlindungan yang optimal kepada perempuan dan anak di Kota Metro,” ujar Ahmad Hariyanto.
“Ia menekankan pentingnya kesamaan langkah antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perangkat kewilayahan, serta unsur terkait lainnya dalam membangun sistem perlindungan yang lebih terintegrasi.
Perkuat Koordinasi Lintas Sektor
Kepala Dinas P3AP2KB Kota Metro, dr. Silfia Naharani, M.M., mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Metro memperkuat pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak melalui koordinasi lintas sektor.
“Ia menyebut, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang penyamaan persepsi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat jejaring kerja sama dan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam melakukan pencegahan serta penanganan kasus.
“Kami berharap seluruh peserta dapat membangun komitmen bersama sehingga upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dilakukan secara terpadu, berkesinambungan, dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat,” ungkap dr. Silfia Naharani.
Libatkan OPD hingga Aparat Penegak Hukum
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AP2KB Kota Metro sekaligus Ketua Pelaksana, Diah Meirawati, Bdn., S.Tr.Keb., S.K.M., M.M., melaporkan bahwa kegiatan diikuti berbagai unsur yang memiliki peran dalam sistem pencegahan dan perlindungan.
Peserta terdiri atas organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, camat, lurah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya di Kota Metro.
Selama dua hari, peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peran aparat penegak hukum dalam penanganan kasus.
Forum tersebut juga menghadirkan pemaparan praktik baik (best practice) dari sejumlah perangkat daerah dan kelurahan sebagai bahan pembelajaran dalam memperkuat upaya pencegahan di tingkat daerah dan kewilayahan.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan hasil rapat koordinasi tidak berhenti pada forum pembahasan, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam langkah konkret oleh masing-masing pemangku kepentingan.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Metro menargetkan terbangunnya sinergi antarlembaga yang lebih kuat, sehingga pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan TPPO dapat dilakukan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Penguatan kolaborasi lintas sektor sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan yang mampu mencegah terjadinya kekerasan, merespons kasus secara cepat, serta memastikan perempuan dan anak memperoleh perlindungan yang optimal. (ADV)
