MEDAN – Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Grand City Hall, Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7/2026) malam.
Rakernas XVIII APEKSI menjadi forum penting bagi pemerintah kota se-Indonesia untuk memperkuat kolaborasi, bertukar praktik terbaik, sekaligus merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Dalam arahannya, Bima mendorong pemerintah kota agar tidak terjebak pada pola pembangunan konvensional, tetapi menjadikan inovasi sebagai bagian penting dari transformasi pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, pemerintah kota memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional, terutama melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi kapasitas fiskal daerah.
Bima juga menyoroti pentingnya pemerintah daerah mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan secara lebih kreatif. Selain mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah kota didorong memanfaatkan skema pendanaan alternatif, termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bertumpu pada APBD.

Pesan tersebut menjadi salah satu isu strategis dalam Rakernas APEKSI 2026, seiring tuntutan agar pemerintah daerah mampu menghadirkan pembangunan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, selaku tuan rumah, menegaskan bahwa Rakernas APEKSI harus menghasilkan langkah nyata yang dapat ditindaklanjuti pemerintah kota. Forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi administratif, tetapi melahirkan gagasan dan kerja sama yang memberikan dampak terhadap pembangunan daerah.
Mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”, Rakernas XVIII APEKSI 2026 membahas sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan ekonomi daerah, transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola, serta kemampuan pemerintah kota dalam merespons dinamika pembangunan global.
Bagi Pemerintah Kota Metro, keikutsertaan dalam forum nasional tersebut menjadi momentum untuk memperluas jejaring antarpemerintah kota sekaligus memperoleh referensi baru dalam merancang dan menjalankan kebijakan pembangunan daerah.
Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso mengatakan, pengalaman dan inovasi yang berkembang di berbagai kota dapat menjadi sumber pembelajaran untuk memperkuat kebijakan pembangunan di Kota Metro.
“Forum APEKSI ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bambang.
Menurutnya, pertukaran pengalaman antarpemerintah kota penting dilakukan agar berbagai inovasi yang telah terbukti berjalan di daerah lain dapat dipelajari dan, apabila sesuai dengan karakteristik daerah, dikembangkan di Kota Metro.
Selain menghadiri agenda utama Rakernas, Wali Kota Metro juga dijadwalkan mengikuti sejumlah forum strategis yang membahas transformasi pemerintahan digital, ketahanan informasi, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan lingkungan pembangunan.
Partisipasi Pemkot Metro dalam Rakernas XVIII APEKSI 2026 diharapkan tidak berhenti pada kehadiran dalam forum nasional, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam penguatan kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah.
Berbagai praktik baik dan rekomendasi yang diperoleh dari Rakernas akan menjadi bahan bagi Pemerintah Kota Metro untuk memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas kerja sama antardaerah, serta mendorong peningkatan daya saing daerah.
Dengan demikian, forum APEKSI tidak hanya menjadi ruang pertemuan para kepala daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas pemerintah kota dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadapi tantangan pembangunan secara lebih adaptif dan berkelanjutan. (ADV)








