METRO — Pemerintah Kota Metro mulai memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Sistem ini ditargetkan mampu memangkas rantai birokrasi, mempercepat proses pencairan anggaran, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas transaksi pemerintah daerah.
Penerapan SP2D Online disosialisasikan kepada para bendahara pengeluaran dan operator SIPD Penatausahaan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Metro, Jumat (7/8/2026). Kegiatan tersebut turut melibatkan PT Bank Lampung sebagai mitra dalam implementasi sistem.
Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari tuntutan modernisasi birokrasi.
“Pengelolaan keuangan berbasis digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam era modernisasi birokrasi,” kata Ahmad Hariyanto.
Menurutnya, pemanfaatan fitur SP2D Online pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) menjadi langkah strategis untuk menciptakan proses transaksi pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selama ini, proses pengajuan hingga penerbitan SP2D secara konvensional membutuhkan koordinasi serta tahapan administrasi yang relatif panjang. Melalui sistem terintegrasi, tahapan tersebut dapat dilakukan secara digital sehingga alur pencairan dana menjadi lebih sederhana, cepat, dan mudah dipantau.
“Dengan integrasi sistem SP2D Online ini, kita memangkas birokrasi dan menghadirkan berbagai efisiensi,” ujarnya.
Ahmad menjelaskan, penerapan SP2D Online tidak hanya berorientasi pada percepatan transaksi. Sistem tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi, mengurangi potensi kesalahan penginputan data, serta memperkuat pengawasan terhadap proses pencairan anggaran.
Setiap tahapan pencairan dapat ditelusuri secara lebih akurat. Kondisi ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai ketentuan sekaligus meminimalisasi risiko kesalahan administrasi.
“Setiap tahapan pencairan dapat dilacak secara akurat, sehingga kita dapat meminimalisasi risiko kesalahan input data manual maupun potensi human error,” jelasnya.
Dari sisi operasional, penerapan SP2D Online juga mendorong pengurangan penggunaan dokumen berbasis kertas atau paperless. Integrasi antara perangkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Metro, serta bank daerah diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi sekaligus meningkatkan efisiensi kerja.
Namun, Ahmad menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak semata-mata ditentukan oleh teknologi. Kesiapan aparatur sebagai pengguna sistem menjadi faktor krusial dalam memastikan implementasi berjalan efektif.
“Keberhasilan implementasi SP2D Online ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan aplikasi atau sistem yang kita gunakan, tetapi sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya,” tegasnya.
Karena itu, seluruh peserta sosialisasi diminta mengikuti materi teknis secara serius dan aktif menyampaikan berbagai kendala yang berpotensi muncul selama proses penerapan sistem.
Ahmad berharap peralihan dari mekanisme konvensional menuju sistem digital dapat dilakukan secara bertahap dan lancar, tanpa mengganggu pelayanan publik maupun pelaksanaan program pembangunan di Kota Metro.
“Kita samakan persepsi dan komitmen agar masa transisi menuju sistem digital ini dapat berjalan mulus tanpa mengganggu ritme pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan di Kota Metro,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Lampung beserta tim teknis yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi SP2D Online.
Melalui penerapan sistem tersebut, Pemkot Metro menegaskan komitmennya untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, efisien, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital.
Transformasi ini diharapkan tidak berhenti pada perubahan mekanisme administrasi, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan keuangan daerah yang semakin terintegrasi, mudah diawasi, dan mampu mendukung efektivitas pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan di Kota Metro. (ADV)
