RAKYATNEWS.CO.ID, METRO – Anggaran kerja sama media pada belanja langganan jurnal/surat kabar/ majalah pada Dinas Komunikasi, informasi dan statistik (Diskominfotik) Kota Metro tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp1,758.000.000 menjadi sorotan.
Pasalnya, realisasi anggaran tersebut diduga belum merata kepada seluruh media yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, transparansi penggunaan serta rincian alokasi anggaran juga masih dipertanyakan.
Kepala Bidang Komunikasi, Informasi, dan Kota Metro, Aditya Wardana, membenarkan bahwa anggaran murni APBD untuk kerja sama media dan publikasi tersebut mencapai Rp1,7 miliar.
“Ya, benar totalnya segitu,” kata Aditya saat diwawancarai awak media, Senin (9/11/2026).
Saat ditanya mengenai pemerataan anggaran kepada media yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Metro, Aditya menyebutkan bahwa sebagian besar anggaran tersebut telah direalisasikan.
Namun, menurutnya, masih ada beberapa media yang belum menerima realisasi.
“Kalau masalah itu, sudah hampir semua, Bang. Namun, ada juga yang belum, mungkin karena orangnya tidak ada,” ungkapnya.
Bahkan, saat dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pengelolaan anggaran tersebut, Aditya justru mengarahkan awak media untuk mengonfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Kominfo Kota Metro.
“Kalau bicara masalah itu, ngobrolnya sama Pak Kadis, Bang. Saran saya, ngobrol sama Kadis. Karena kami hanya pelaksana. Terkait kebijakan dan kebijaksanaan, ngobrolnya sama Pak Kadis,” ujarnya.
Terkait rincian alokasi kerja sama media, termasuk kemungkinan anggaran untuk media televisi (TV), Aditya menyebutkan bahwa Diskominfo tidak memiliki anggaran khusus untuk kerja sama dengan televisi.”TV memang kita tidak ada, Bang,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan data anggaran yang diperoleh awak media, terdapat pula alokasi belanja iklan reklame sebesar Rp51 juta. Aditya membenarkan adanya anggaran tersebut. Namun, ia tidak menyebutkan secara spesifik lokasi pemasangan reklame.
“Ya, untuk anggaran reklame tergantung, Bang, mana yang kosong kita pasang. Tergantung momen dan event, kita pasang,” jelasnya.
Saat kembali ditanya mengenai peruntukan secara terperinci dari total anggaran Rp1,7 miliar tersebut, termasuk apakah seluruhnya dialokasikan untuk media daring atau juga mencakup media cetak koran, Aditya mengaku perlu memeriksa dokumen anggaran terlebih dahulu.
“Kalau itu saya harus melihat dulu, Bang “. Kalau tanda tangan saya tidak banyak, saya tidak tahu. Saya hanya pelaksana PPTK,” ujarnya.
Di sisi lain, Aditya berkilah bahwa anggaran murni tersebut belum sepenuhnya habis dan masih dalam proses pelaksanaan karena tahun anggaran masih berjalan.
“Anggaran masih berjalan, satu tahun berjalan 12 bulan,” katanya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penyerapan anggaran kerja sama media dan publikasi, terlebih apabila terdapat tambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) atau anggaran perubahan.
Jika anggaran murni sebesar Rp1,7 miliar masih berjalan, sementara terdapat penambahan anggaran pada perubahan APBD, maka diperlukan penjelasan terbuka mengenai peruntukan, besaran, serta mekanisme realisasi masing-masing anggaran agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.
Transparansi penggunaan anggaran publik menjadi hal penting, terlebih anggaran kerja sama media dan publikasi bersumber dari APBD yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan mengenai rincian alokasi anggaran, daftar media penerima kerja sama, besaran pembayaran, serta kemungkinan adanya tambahan anggaran pada APBD Perubahan masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Dinas Kominfo Kota Metro.
Sementara itu, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kota Metro, Sonny Samatha, meminta aparat penegak hukum (APH) turun tangan melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap pengelolaan anggaran kerja sama media dan publikasi di Diskominfo Kota Metro yang mencapai Rp1,758.000.000 tersebut.
Menurut Sonny, besarnya anggaran yang bersumber dari APBD itu harus dikelola secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, anggaran tersebut diperuntukkan bagi kerja sama publikasi dengan perusahaan pers yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Perusahaan pers yang menjadi mitra kerja pemerintah, berhak mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran, siapa saja penerimanya, berapa nilai pembayaran, serta apa dasar penentuan besaran kerja sama tersebut.
“Kalau memang sudah direalisasikan, buka saja datanya. Berapa jumlah media yang bekerja sama, berapa nilai kontrak masing-masing, berapa yang sudah dibayarkan, dan berapa yang belum. Jangan sampai ada media yang mendapatkan realisasi, sementara media lainnya tidak memperoleh kejelasan tanpa alasan dan mekanisme yang transparan,” ujarnya.
Sementara Kepala Diskominfotik Kota Metro Dedi Hasmara belum memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. (Red)








