RAKYATNEWS.CO.ID,METRO – Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Metro. Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menyatakan siap mengawal peluang para pegawai tersebut untuk memperoleh Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
Komitmen tersebut menjadi perhatian di tengah kondisi penghasilan PPPK paruh waktu yang relatif terbatas. Pemkot Metro menilai, setiap peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat perlu diperjuangkan agar dapat meringankan beban ekonomi pegawai yang selama ini turut menopang pelayanan publik.
Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, mengatakan pemerintah daerah tidak ingin ada pegawai yang kehilangan kesempatan memperoleh bantuan hanya karena persoalan data kependudukan maupun administrasi kepegawaian. Karena itu, Pemkot siap memastikan seluruh data pendukung yang menjadi kewenangannya dipersiapkan secara optimal.
“Kalau pemerintah pusat membuka ruang dan pegawai kita memenuhi syarat, tentu kita ingin mereka mendapatkan hak tersebut. Bagian pemerintah kota adalah memastikan datanya siap dan administrasinya tidak menjadi hambatan,” kata Rafieq saat diwawancarai awak media, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, PPPK paruh waktu merupakan bagian penting dari aparatur pemerintah yang setiap hari menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Namun, di balik kontribusi tersebut, terdapat kondisi kesejahteraan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan yang terbatas.
“Kita memahami penghasilan teman-teman PPPK paruh waktu tidak sama dengan pegawai penuh waktu. Kalau ada kebijakan pemerintah pusat yang dapat membantu mereka, tentu kami menyambut baik dan akan menindaklanjutinya sesuai aturan,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Metro sebelumnya telah melakukan verifikasi dan validasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi PPPK paruh waktu. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan kesesuaian data kependudukan, kepegawaian, hingga kepesertaan jaminan sosial yang berpotensi menjadi bagian dari persyaratan penerima bantuan.
Rafieq mengingatkan, persoalan administrasi yang terlihat sederhana dapat berujung pada hilangnya kesempatan pegawai memperoleh manfaat program pemerintah. Perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data yang belum diperbarui, maupun ketidaksesuaian kepesertaan jaminan sosial harus diantisipasi sejak dini.
“Hal sederhana seperti NIK yang berbeda, data yang belum diperbarui, atau kepesertaan yang belum sesuai bisa menjadi masalah. Karena itu kami ingin bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah disiapkan dengan baik,” jelasnya.
BSU 2026 sendiri menjadi perhatian karena bantuan sebesar Rp900 ribu yang disiapkan pemerintah pusat dinilai dapat memberikan tambahan daya beli bagi pekerja yang memenuhi kriteria. Bagi pegawai dengan penghasilan terbatas, bantuan tersebut berpotensi membantu memenuhi kebutuhan pokok, biaya transportasi, pendidikan anak, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.
“Bagi sebagian orang mungkin Rp900 ribu dianggap tidak besar. Tetapi bagi keluarga yang sedang mengatur kebutuhan sehari-hari, uang itu bisa sangat berarti,” ungkap Rafieq.
Meski demikian, ia mengingatkan agar informasi mengenai peluang penerimaan BSU bagi PPPK paruh waktu tidak ditafsirkan sebagai kepastian bahwa seluruh pegawai otomatis menjadi penerima. Penetapan kelompok sasaran, persyaratan, serta mekanisme penyaluran tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Karena itu, Rafieq meminta perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian dan administrasi untuk aktif mengikuti perkembangan kebijakan serta petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Pemkot Metro tidak ingin lambatnya koordinasi atau ketidaksiapan dokumen justru menjadi kendala ketika kesempatan memperoleh bantuan benar-benar terbuka.
“Kalau ada perubahan aturan atau petunjuk baru dari pusat, kita harus cepat menyesuaikan. Jangan menunggu sampai batas waktu terakhir. Kalau hak pegawai bisa kita bantu amankan melalui administrasi yang tertib, itu harus kita lakukan,” tegasnya.
Lebih jauh, Rafieq menegaskan perhatian terhadap kesejahteraan PPPK paruh waktu tidak semestinya berhenti pada peluang memperoleh BSU. Perlindungan kerja, jaminan sosial, kepastian penghasilan, serta kebijakan yang memberikan rasa aman dalam menjalankan tugas juga perlu menjadi perhatian berkelanjutan pemerintah.
Ia berharap kebijakan pemerintah pusat semakin memberikan ruang perlindungan bagi pekerja dan aparatur dengan penghasilan terbatas. Kepada seluruh PPPK paruh waktu di Kota Metro, Rafieq meminta agar tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti pengumuman resmi pemerintah.
“Pemerintah Kota Metro akan mengawal setiap peluang yang memang menjadi hak mereka. Kalau ada jalan yang dibuka oleh pemerintah pusat, kita ingin pegawai kita bisa masuk melalui jalan itu dengan data yang lengkap dan administrasi yang benar,” pungkasnya. (*)
