Acara Seremony Koperasi TKBM, Muncul Desakan Gelar RABL

RAKYATNEWS.CO.ID,BANDARLAMPUNG-Agenda sosialisasi yang digelar di koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang, Kamis (31/10/2019) diwarnai dengan aksi tuntutan buruh yang mendesak agar dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB), karena kepengurusan koperasi saat ini dinai tidak sah dan tidak berdasar azas hukum alias cacat hukum.

Acara sosialisasi ketenagakerjaan dan kinerja koperasi dihadiri beberapa stack holder diantaranya, para buruh koperasi TKBM, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketenagakerjaan, BPJS, Aparat TNI/Polri serta
Kesahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Panjang serta undangan lainnya.

Ditengah acara sosialisasi tersebut, seorang buruh Koperasi TKBM Panjang, atas nama Teguh Maulana mengaku kecewa atas pernyataan ketua SPTI Gojali, yang dinilai mengecewakan para buruh. Nah, beberapa tuntutan buruh yang dibacakan, antara lain, bahwa mereka keberatan atas struktur organisasi koperasi TKBM saat ini, dan buruh mendesak digelar Rapat anggota luar biasa.

“Dalam poin 2 saat ini KTA buruh sedang registrasi sehingga KTA diserahkan ke KSOP Panjang dan masih dalam proses dan makanya dalam poin 3 semua buruh saat ini belum memiliki KTA karena dalam proses. Dan yang jadi penekanan bahwa saat rapat di KSOP Panjang tanggal 13 Juni bukan merupakan rapat anggota, melainkan memberhatikan struktur organisasi Ketua, Sainin Nurjaya, wakil sekretaris Edwar Suhanda, bendahara Yuhana, yang diduga melakukan penggelapan dana koperasi,” urainya.

Poin 5 bawah struktur organisasi saat ini bukanlah definitif. Ke enam, untuk perubahan struktur organisasi yang dilakukan di notaris itu tanpa adanya Rapat anggota, hal ini jelas melanggar undang-undang koperasi. “Ke 7 bahwa sampai saat ini belum ada itikad baik untuk menyelesaikan piutang buruh dari santunan BPJS klaim BPJS dan sebagainya,” katanya.

Sementara, Sekretaris Koperasi TKBM Panjang, Indra Akhyadi menjelaskan jika pihaknya belum bisa menjawab apa yang dilontatkan para buruh. “Kami belum bisa menjawabnya sekarang, karena kita butuh waktu untuk menjelaskannya dan kami pengurus koperasi TKBM sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Baca Juga :  Komisi III DPRD Bandarlampung Kecewa dengan Perusahaan Bungkil Sawit

Di lain sisi, Kabid Kelembagaan dan Tenaga Kerja dan UKM Dinas Koperasi, Kota Bandarlampung, Yuliarti, menjelaskan, bahwa saat ini kepengurusan Koperasi TKBM Panjang, memang belum defenitip. Namun, kepengurusan saat ini bertanggungjawab atas segala yang terjadi di koperasi.
“Dari terpilihnya saat RAT dan di perjalanan ada sesuatu hal, maka kepengurusan saat ini bertanggungjawab atas roda koperasi sampai dengan RAT dan kepengurusan ini belum defenitif karena belum ada RAT,” ujarnya.

Struktur kepengurusan koperasi tidak ada istilah Plt, karena bukan pemerintahan, pengurus ini meghantarkan sampai RAT. “Sekali lagi saya bilang apa tindakan yang dilakukan kepengurusan koperasi ini sementara ini semuanya sampai dengan anggota menjadi tanggung jawab pengurus,” jelasnya.

Disinggung, apakah bisa jika ada usulan dari anggota untuk melakukan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)? “Semua tertuang dalam Ad/Art mereka dan keputusan ada di anggota koperasi itu sendiri,” tandanya.

(ron)