RAKYATNEWS.CO.ID, METRO — Kuasa Hukum Aliansi Petani Menggugat (APM) Kota Metro, Tommy Gunawan, S.H., merespon keras terhadap pernyataan Kabag Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, Zaki Mubaroq, terkait kesiapan menghadapi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Kesiapan menghadapi gugatan tidak serta-merta membuktikan kepatuhan terhadap hukum. Yang sedang diuji bukan keberanian pemerintah berperkara, melainkan pemenuhan kewajiban konstitusional atas keterbukaan informasi publik,” beber Tommy Gunawan, saat dikonfirmasi melalui panggilan video call, karena aktivitas kesibukannya di pulau jawa, Kamis (19/11).
Tommy menilai, penjelasan Pemkot mengenai kewenangan BBWS dan ganti rugi tidak relevan untuk menjawab pokok sengketa informasi yang sedang ditempuh.
“Kami meminta dokumen, bukan kompensasi. Dalil kewenangan ganti rugi tidak menjawab kewajiban memberikan informasi publik. Secara yuridis, argumentasi demikian merupakan non sequitur, yakni kesimpulan yang tidak mengikuti pokok persoalan. Jangan menggeser objek sengketa untuk menghindari perdebatan substansial.”
Terkait klaim penyerahan dokumen, Tommy mengingatkan prinsip onus probandi, bahwa setiap dalil harus didukung pembuktian.
“Kalau Pemkot menyatakan seluruh kewajibannya telah dipenuhi, tunjukkan kesesuaian dokumen dan bukti penyerahannya. Jika ada informasi yang dikecualikan, tunjukkan dasar hukum serta hasil uji konsekuensinya. Klaim administratif tidak dapat menggantikan pembuktian yuridis,” terangnya.
Tak hanya itu, pihaknya meminta agar polemik tersebut turut menjadi atensi lembaga pengawas, Kepolisian, Kejaksaan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai kewenangan masing-masing.
“Kami mengajak aparat penegak hukum untuk turut mencermati persoalan ini secara objektif. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana atau penyimpangan pengelolaan anggaran yang didukung bukti, Kepolisian dan Kejaksaan tentu memiliki ruang untuk menelaahnya. Demikian pula KPK, apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kewenangannya. Jangan sampai pengawasan baru menjadi perhatian ketika persoalan telah berkembang lebih jauh,” ungkap Tommy.
Dirinya menegaskan, bahwa pernyataan tersebut bukan tuduhan telah terjadinya kejahatan, melainkan dorongan agar setiap fakta diuji melalui mekanisme hukum yang sah.
“Prinsip nemo est supra leges mengingatkan bahwa tidak seorang pun berada di atas hukum. Jabatan memberikan kewenangan, bukan kekebalan dari pertanggungjawaban,” tambahnya.
Tommy Gunawan SH, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kota Metro itu menyampaikan pesan tajamnya, sebagai penutup kepada awak media.
“Bagaimana pemerintah hendak meyakinkan rakyat bahwa kepentingan mereka diperjuangkan, apabila kejelasan dokumen publik saja harus ditempuh melalui sengketa panjang. Jangan sampai pemerintah lebih piawai menyusun pembelaan daripada membuktikan pelaksanaan kewajibannya.
Kami tidak mencari kesalahan pemerintah. Kami mencari kepastian hukum. Tetapi apabila dalam proses itu ditemukan pelanggaran, hukum tidak boleh berhenti hanya karena pihak yang harus bertanggungjawab adalah pemegang kekuasaan,” tegasnya. (*)








