RAKYAT NEWS
Menyuarakan Suara Rakyat

Kominfotik Metro Akui Bandwidth Rp1,34 Miliar untuk 13 Bulan, Dugaan Setoran 30% dan Titik Layanan Tak Dijawab

RAKYATNEWS.CO.ID, METRO – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kota Metro, Dedi Hasmara, akhirnya memberikan hak jawab terkait sorotan anggaran belanja bandwidth atau layanan jaringan internet Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.345.500.000.

Dalam keterangannya, Dedi menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk menyediakan akses internet bagi seluruh perangkat daerah (PD), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kelurahan, CCTV, hingga layanan WiFi publik di wilayah Kota Metro.

Dedi mengklaim, anggaran sebesar Rp1,345 miliar tersebut digunakan untuk membiayai langganan bandwidth selama 12 bulan pada 2026, ditambah pembayaran tunggakan layanan internet bulan Desember 2025 sebesar Rp103.500.000.

Menurutnya, tunggakan tersebut terjadi karena pagu anggaran tahun 2025 hanya mencukupi pembayaran langganan Januari hingga November. Akibatnya, biaya layanan Desember 2025 belum terbayarkan dan baru direalisasikan pada Maret 2026.

“Pembayaran kekurangan biaya langganan bulan Desember 2025 dilaksanakan pada bulan Maret Tahun Anggaran 2026, dengan harga satuan sebesar Rp103.500.000,” demikian penjelasan Dedi.

Dengan demikian, Dedi menjelaskan bahwa komposisi anggaran bandwidth 2026 terdiri dari 12 bulan layanan tahun berjalan dan satu bulan pembayaran beban tahun sebelumnya, sehingga totalnya menjadi 13 kali pembayaran.

Penjelasan tersebut menjawab mengapa pagu bandwidth 2026 dihitung sebanyak 13 kali pembayaran, meskipun jadwal pelaksanaan kegiatan tercatat Januari hingga Desember atau 12 bulan.

Namun, klarifikasi tersebut belum menjawab seluruh persoalan yang sebelumnya menjadi sorotan.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan adanya setoran atau fee sebesar 30 persen dalam pengelolaan anggaran bandwidth, Dedi tidak memberikan jawaban.

Begitu pula ketika ditanya secara rinci mengenai titik-titik pemasangan internet, lokasi penerima manfaat, serta perangkat daerah, kelurahan, CCTV dan WiFi publik mana saja yang mendapatkan layanan dengan anggaran miliaran rupiah tersebut, tidak ada penjelasan yang disampaikan.

Pertanyaan mengenai dasar aturan pembayaran beban layanan tahun 2025 menggunakan anggaran tahun 2026 juga belum mendapatkan jawaban.

Padahal, penjelasan mengenai mekanisme penganggaran, dasar administrasi pembayaran, dokumen pendukung, serta aturan yang menjadi landasan pembayaran tunggakan lintas tahun anggaran penting untuk memastikan belanja tersebut sesuai ketentuan.

Sebelumnya, perencanaan belanja bandwidth Kominfotik Kota Metro Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan setelah ditemukan pagu sebesar Rp1.345.500.000, yang setara dengan 13 kali pembayaran bulanan Rp103.500.000, mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) baris 24.895.

Sementara jadwal pelaksanaan kegiatan tercatat Januari hingga Desember 2026 atau 12 bulan.

Jika dihitung untuk 12 bulan layanan tahun berjalan, kebutuhan anggaran seharusnya sebesar Rp1.242.000.000. Terdapat selisih Rp103.500.000 yang sebelumnya dipertanyakan.

Kini, Dedi menjelaskan selisih tersebut merupakan pembayaran tunggakan Desember 2025. Meski demikian, penjelasan mengenai tunggakan belum sepenuhnya menutup ruang pertanyaan publik terkait transparansi pengelolaan anggaran bandwidth.

Terlebih, nilai anggaran yang mencapai lebih dari Rp1,3 miliar semestinya disertai keterbukaan mengenai rincian layanan, titik distribusi, penerima manfaat, mekanisme pembayaran, hingga dasar hukum penganggarannya.

Sebab, klarifikasi mengenai hitungan 13 bulan baru menjelaskan komposisi nominal anggaran. Sementara transparansi mengenai bagaimana uang tersebut dibelanjakan, ke mana layanan disalurkan, dan bagaimana mekanisme pembayarannya dilakukan, masih menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan kepada publik.

Hingga berita ini diterbitkan, pertanyaan mengenai dugaan setoran 30 persen, rincian titik layanan internet, serta dasar hukum pembayaran tunggakan tahun 2025 menggunakan anggaran 2026 masih belum mendapatkan jawaban.(red)