Foto Ilustrasi
LAMPUNG TIMUR – Polemik Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 02 di Desa Balekencono, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur kembali mencuat.
Setelah sebelumnya warga mengeluhkan dugaan pencemaran limbah cair yang menimbulkan aroma tak sedap di lingkungan sekitar, kini muncul keluhan baru terkait kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada murid Taman Kanak-kanak (TK).
Sejumlah wali murid menilai menu makanan yang dibagikan terkesan asal-asalan dan tidak sesuai harapan program pemenuhan gizi untuk anak-anak.
Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengaku pernah menyampaikan protes kepada pengelola dapur SPPG. Namun menurutnya, keluhan tersebut justru mendapat respons yang dinilai tidak pantas.
“Jangan kebanyakan konflin, tinggal badok (makan) aja,” ujar wali murid menirukan ucapan yang diduga disampaikan pihak pengelola MBG.
Wali murid tersebut menilai pengelola dapur SPPG 02 terkesan anti kritik dan tidak terbuka terhadap masukan masyarakat.
“Di sini kami menilai pengelola dapur SPPG anti kritik,” katanya.
Selain persoalan menu makanan, warga juga mempertanyakan minimnya keterbukaan informasi dari pihak dapur SPPG terkait menu MBG yang akan dibagikan kepada siswa setiap harinya.
Menurut warga, hingga saat ini tidak ada pembaruan informasi menu makanan melalui media sosial maupun sarana informasi lainnya sehingga masyarakat sulit mengetahui standar makanan yang diberikan kepada anak-anak.
Keluhan demi keluhan yang muncul membuat sebagian masyarakat meminta agar operasional Dapur SPPG 02 Balekencono dievaluasi secara menyeluruh, bahkan ada yang mendesak agar dapur tersebut ditutup apabila tidak mampu memperbaiki pelayanan dan pengelolaan limbahnya.
Sebelumnya, warga Dusun Sendang Mulyo, Desa Balekencono, juga mengeluhkan limbah cair dari dapur SPPG yang mengalir ke saluran warga hingga menimbulkan bau menyengat. Warga mengaku keluhan tersebut sudah disampaikan sejak lama, namun belum ada penanganan yang dianggap maksimal.
Masyarakat berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait segera turun tangan melakukan pengecekan langsung agar persoalan limbah dan kualitas pelayanan program MBG tidak terus menimbulkan keresahan di tengah warga.
Editor: Sonny