Foto ilustrasi:
RAKYATNEWS.CO.ID, METRO – Penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran pekerjaan fisik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Metro Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Metro menjadi perhatian publik. Masyarakat kini menunggu keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut perkara tersebut, sekaligus menuntut transparansi mengenai perkembangan penyelidikan.
Sorotan semakin menguat setelah tim penyelidik Kejari Metro diketahui telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 75 titik pekerjaan fisik. Jumlah tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai nilai anggaran yang diperiksa, siapa saja pihak yang terlibat, hingga apakah ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan dengan anggaran dan dokumen kontrak.
Pemeriksaan lapangan atau on the spot itu bukan tanpa dasar. Sebelumnya, Kejari Metro telah melayangkan surat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro terkait pelaksanaan pemeriksaan lapangan, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor B-1837/L.8.12/Fd.2/09/2026 tertanggal 16 September 2026.
Dalam surat tersebut, Kejari Metro menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan berdasarkan sejumlah surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Metro, yakni PRINT-01/L.8.12/Fd.1/06/2026 tertanggal 29 Juni 2026, PRINT-01.a/L.8.12/Fd.1/07/2026 tertanggal 31 Juli 2026, serta PRINT-01.b/L.8.12/Fd.1/09/2026 tertanggal 8 September 2026.
Rangkaian surat perintah tersebut menunjukkan bahwa penyelidikan telah berjalan sejak Juni 2026 dan mengalami perpanjangan pada Juli hingga September. Artinya, penanganan perkara ini bukan sekadar pemeriksaan sesaat, melainkan telah melalui tahapan penyelidikan yang perlu ditindaklanjuti secara serius dan terukur.
Kejari Metro sebelumnya juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro agar menghadirkan Pengguna Anggaran (PA) Tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pemeriksaan lapangan.
Pelibatan para pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dinilai penting untuk mengurai proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pekerjaan fisik yang tengah diselidiki.
Pemeriksaan terhadap 75 titik pekerjaan pun menjadi langkah penting untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek di lapangan sesuai dengan spesifikasi teknis, volume pekerjaan, nilai kontrak, serta dokumen administrasi yang menjadi dasar pencairan anggaran.
Namun, di tengah proses penyelidikan tersebut, publik masih menunggu penjelasan yang lebih terperinci. Berapa total anggaran dari 75 pekerjaan yang sedang diperiksa? Siapa saja penyedia jasa atau kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut? Apakah ditemukan kekurangan volume, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, dugaan mark-up, atau bentuk penyimpangan lainnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi wajar, mengingat anggaran yang diselidiki merupakan uang negara yang bersumber dari keuangan publik dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
LBH KOBAR: Kejaksaan Harus Profesional dan Tidak Tebang Pilih
Ketua LBH Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR) Lampung, Sonny Samatha, meminta Kejari Metro menangani penyelidikan tersebut secara serius, profesional, objektif, dan transparan.
Menurutnya, proses penegakan hukum tidak cukup hanya dengan melakukan pemeriksaan lapangan, memanggil pihak-pihak terkait, maupun mengumpulkan dokumen. Penyelidikan harus mampu mengungkap fakta secara utuh dan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai ada atau tidaknya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut.
Sonny menegaskan, aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan tekanan, kepentingan, maupun hubungan tertentu dengan pihak yang sedang diperiksa.
“Penanganan perkara ini harus serius, profesional, dan transparan. Jangan sampai publik melihat proses penyelidikan berjalan, tetapi tidak pernah mendapatkan kejelasan mengenai hasil maupun arah penanganannya. Jika memang ditemukan penyimpangan, harus ditindak sesuai hukum. Jika tidak ditemukan, sampaikan juga secara terbuka berdasarkan hasil pemeriksaan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kinerja Kejaksaan Negeri Metro dalam menangani perkara yang menyangkut kepentingan publik tidak luput dari pengawasan masyarakat.
Menurut Sonny, transparansi bukan berarti penyidik atau jaksa harus membuka seluruh materi penyelidikan yang bersifat rahasia, melainkan memberikan informasi yang proporsional mengenai perkembangan penanganan perkara, tahapan yang telah dilakukan, serta kepastian tindak lanjut ketika proses hukum telah memungkinkan untuk disampaikan.
Masyarakat Bisa Mengadu ke Jamwas Kejagung
Sonny juga mengingatkan masyarakat bahwa apabila dalam penanganan suatu perkara terdapat dugaan pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau tindakan tidak profesional oleh aparat kejaksaan, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pengaduan melalui mekanisme pengawasan internal Kejaksaan.
Salah satu saluran pengawasan tersebut adalah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI.
Pengaduan dapat disampaikan apabila terdapat dugaan jaksa tidak profesional dalam menangani perkara, adanya konflik kepentingan, dugaan menerima imbalan atau transaksi perkara, penanganan yang tidak transparan, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan.
“Pengawasan terhadap aparat penegak hukum merupakan bagian dari kontrol masyarakat. Jika ada dugaan pelanggaran, masyarakat berhak menyampaikan pengaduan melalui saluran yang tersedia, tentu dengan bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia berharap Kejari Metro tidak berhenti pada pemeriksaan 75 titik pekerjaan, tetapi mampu menuntaskan penyelidikan secara objektif dan memberikan kejelasan kepada publik.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada langkah lanjutan Kejari Metro. Apakah pemeriksaan terhadap 75 titik pekerjaan tersebut akan menghasilkan temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana, atau justru menjadi dasar untuk menyatakan tidak adanya pelanggaran?
Publik menunggu jawaban. Sebab, dalam perkara yang menyangkut anggaran negara, keterbukaan informasi, ketegasan penegakan hukum, dan kepastian tindak lanjut merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.
Penegakan hukum yang transparan bukan hanya penting untuk mengungkap dugaan penyimpangan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.(red)








