RAKYATNEWS.CO.ID, METRO – Kebijakan rotasi delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro mulai menuai tanda tanya. Pasalnya, sejumlah pergeseran jabatan dinilai menarik untuk dicermati, terutama terkait kesesuaian kompetensi, pengalaman, serta latar belakang pejabat dengan posisi baru yang dipercayakan.
Dua nama yang menjadi perhatian dalam rotasi tersebut yakni Dr. Eko Hendro Saputra, S.T., M.Kes., yang sebelumnya menjabat Direktur UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani, kini digeser menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Selain itu, Jose Sarmento Piedade, S.STP., M.H., yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kini dipercaya menduduki jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Metro.
Pergeseran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar dan parameter yang digunakan Pemkot Metro dalam menentukan penempatan pejabat. Apakah rotasi itu benar-benar didasarkan pada hasil evaluasi kompetensi dan kebutuhan organisasi, atau sekadar penyegaran birokrasi?
Sebab, jabatan Direktur RSUD Ahmad Yani memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan pelayanan kesehatan, manajemen rumah sakit, hingga tata kelola keuangan dan sumber daya manusia. Sementara jabatan Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan memiliki ruang lingkup tugas memberikan rekomendasi strategis kepada kepala daerah dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.
Begitu pula perpindahan Jose Sarmento dari pimpinan Satpol PP ke Kepala Disperindag. Kedua organisasi perangkat daerah tersebut memiliki karakteristik tugas, fungsi, serta tantangan yang berbeda.
Kondisi ini tentu patut mendapat penjelasan terbuka dari pemerintah daerah, khususnya mengenai bagaimana hasil penilaian kompetensi dan rekam jejak kedua pejabat tersebut menjadi dasar penempatan pada jabatan yang baru.
Pelantikan delapan pejabat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, di halaman Kantor Pemerintah Kota Metro, Senin (9/11/2026).
Dalam sambutannya, Ahmad Hariyanto menyebut pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan job fit atau uji kesesuaian jabatan. Rotasi dilakukan untuk memastikan penempatan pejabat sesuai kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan dan tantangan organisasi pemerintahan.
Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lebih jauh. Jika penempatan pejabat benar-benar mengacu pada kompetensi dan pengalaman, apa pertimbangan khusus yang melatarbelakangi perpindahan Eko Hendro dari pengelolaan rumah sakit ke bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan?
Demikian pula dengan Jose Sarmento. Apa indikator kompetensi dan pengalaman yang menjadi pertimbangan sehingga pejabat yang sebelumnya memimpin Satpol PP kini dipercaya mengelola sektor perindustrian dan perdagangan?
Publik tentu berhak mengetahui bahwa proses rotasi jabatan tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga memiliki dasar penilaian yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai jargon penyegaran organisasi justru menimbulkan persepsi bahwa penempatan pejabat tidak sepenuhnya mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi, pengalaman, dan bidang tugas yang diemban.
Sebab, rotasi pejabat bukan sekadar memindahkan nama dalam struktur organisasi. Setiap keputusan penempatan memiliki konsekuensi terhadap efektivitas pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta pencapaian program pembangunan daerah.
Pemkot Metro perlu menjelaskan secara terbuka hasil dan rekomendasi job fit, termasuk indikator yang digunakan dalam menentukan delapan pejabat tersebut menduduki jabatan baru.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat penjelasan khusus mengenai pertimbangan penempatan Eko Hendro dan Jose Sarmento pada jabatan barunya.
Masyarakat tentu berharap rotasi tersebut bukan sekadar pergantian posisi, melainkan benar-benar menghasilkan birokrasi yang lebih profesional, tepat kompetensi, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik di Kota Metro.
Sebelumnya Adapun delapan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik dan menempati jabatan baru, yakni:
1. Ir. Bangkit Haryo Utomo, M.T. — sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kini menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Metro.
2. Helmy Zain,A.TD., M.T. — sebelumnya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kini menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.
3. Ardah, S.E.,M.AP. — sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kini menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.
4. Jose Sarmento Piedade, S.STP., M.H. — sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Metro.
5. Komarudin, http: S.Sos., M.M. — sebelumnya Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, kini menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
6. Dr. Eko Hendro Saputra, S.T., M.Kes. — sebelumnya Direktur UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani pada Dinas Kesehatan Kota Metro, kini menjabat Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
7. Ir. Yeri Ehwan, M.T. — sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro.
8. Wahyu Arswendo Umbara, S.STP., M.H. — sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan, kini menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Metro.(*)
