RAKYATNEWS.CO.ID, METRO – Di tengah berbagai persoalan pembangunan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan masyarakat yang masih menuntut perhatian pemerintah, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro justru mengalokasikan anggaran hampir Rp300 juta dari APBD Tahun Anggaran 2026 untuk merehabilitasi kolam di Rumah Dinas Wali Kota Metro.
Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai skala prioritas penggunaan uang rakyat. Sebab, ketika masyarakat masih membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan, pembenahan drainase, peningkatan fasilitas pendidikan hingga optimalisasi pelayanan publik, pemerintah justru mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk memperbaiki kolam yang berada di lingkungan rumah jabatan kepala daerah.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pekerjaan rehabilitasi kolam ikan yang berada di halaman Rumah Dinas Wali Kota Metro tersebut mulai dikerjakan.
Pada papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, tercantum pekerjaan bernama Rehab Kolam Rumah Dinas Wali Kota Metro, dengan nilai kontrak sebesar Rp298.250.000.
Proyek tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, memiliki waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender, dikerjakan oleh CV Shalimar Garden, dengan konsultan pengawas CV Auzora Mandiri Konsultan.
Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut tentu patut menjadi perhatian publik. Bukan semata-mata karena pemerintah melakukan rehabilitasi fasilitas rumah dinas, melainkan karena setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD merupakan uang publik yang semestinya digunakan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas pembangunan daerah.
Pertanyaan mendasarnya, apakah rehabilitasi kolam rumah dinas memang menjadi kebutuhan yang mendesak pada 2026? Apa dasar pertimbangan teknis dan urgensi pekerjaan tersebut? Apakah kondisi kolam sebelumnya sudah sedemikian rusak sehingga harus segera direhabilitasi dengan anggaran hampir Rp300 juta?
Lebih jauh, bagaimana pemerintah menjelaskan prioritas anggaran tersebut kepada masyarakat yang masih berharap adanya perbaikan jalan lingkungan, saluran drainase, fasilitas sekolah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik?
Jangan sampai pemerintah begitu mudah mengalokasikan anggaran untuk mempercantik fasilitas rumah jabatan, sementara kebutuhan dasar masyarakat justru harus menunggu dalam antrean pembangunan.
Persoalan ini bukan berarti fasilitas rumah dinas tidak boleh dipelihara. Sebagai aset pemerintah daerah, fasilitas tersebut tentu membutuhkan perawatan. Namun, penggunaan anggarannya tetap harus didasarkan pada urgensi, kepatutan, efisiensi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Apalagi, kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan program yang harus didahulukan.
Sorotan terhadap proyek tersebut semakin menguat setelah Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, dikonfirmasi wartawan mengenai rehabilitasi kolam rumah dinas tersebut.
Namun, alih-alih memberikan penjelasan mengenai alasan penganggaran, urgensi pekerjaan, maupun pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, Bambang justru memberikan respons singkat.
“Konteksnya Hari Pahlawan saja. Tidak usah di luar konteks,” celetuk Bambang kepada wartawan usai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Samber, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut belum menjawab substansi pertanyaan wartawan mengenai penggunaan APBD untuk rehabilitasi kolam rumah dinas.
Padahal, sebagai kepala daerah sekaligus pemegang tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, Wali Kota memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kebijakan penggunaan anggaran daerah.
Publik tidak sedang mempersoalkan perawatan aset pemerintah semata. Yang menjadi persoalan adalah alasan penentuan prioritas dan sejauh mana anggaran tersebut benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan Kota Metro.
Uang yang digunakan untuk membiayai proyek itu bukan uang pribadi pejabat, melainkan uang rakyat yang dihimpun melalui APBD. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui mengapa rehabilitasi kolam rumah dinas mendapatkan alokasi hampir Rp300 juta.
Pemkot Metro, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), perlu membuka secara transparan dasar perencanaan pekerjaan, kondisi awal kolam, rincian spesifikasi teknis, analisis harga satuan, serta alasan penetapan nilai kontrak tersebut.
Transparansi itu penting agar tidak muncul kesan bahwa pembangunan fasilitas rumah jabatan lebih mendapatkan perhatian dibandingkan kebutuhan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah daerah bukan terletak pada seberapa baik fasilitas rumah dinas ditata dan diperbaiki, melainkan pada seberapa jauh anggaran daerah mampu menjawab persoalan masyarakat.
Sebab, masyarakat tidak membutuhkan kolam rumah dinas yang indah ketika jalan masih rusak, drainase belum memadai, dan fasilitas pelayanan publik masih membutuhkan pembenahan.
APBD semestinya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar membiayai daftar pekerjaan yang urgensinya masih harus dijelaskan kepada publik.(*)
