RAKYATNEWS.CO.ID, METRO — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Kota Metro, Dedi Hasmara, akhirnya angkat bicara terkait dugaan adanya setoran fee sebesar 30 persen dalam anggaran belanja bandwidth atau layanan jaringan internet Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.345.500.000.
Dedi secara tegas membantah adanya setoran sebesar 30 persen dari anggaran tersebut.
“Tidak ada setoran 30 persen itu,” ujar Dedi melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (20/11/2026).
Sementara itu, ketika ditanya mengenai rincian titik layanan internet beserta lokasi penerima manfaat yang menggunakan anggaran hingga mencapai Rp1,3 miliar tersebut, Dedi belum memberikan penjelasan secara terperinci.
Ia hanya menyebutkan bahwa layanan internet tersebut mencakup 32 organisasi perangkat daerah (OPD), 22 kelurahan, 40 titik Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), rumah dinas wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah (sekda), 80 titik WiFi publik, serta 42 titik CCTV Kota Metro.
Sebelumnya, diberitakan bahwa anggaran belanja bandwidth atau layanan jaringan internet Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1.345.500.000.
Dalam keterangannya, Dedi menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk menyediakan akses internet bagi seluruh perangkat daerah (PD), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kelurahan, CCTV, hingga layanan WiFi publik di wilayah Kota Metro.
Dedi mengklaim, anggaran sebesar Rp1,345 miliar tersebut digunakan untuk membiayai langganan _bandwidth_ selama 12 bulan pada 2026, ditambah pembayaran tunggakan layanan internet bulan Desember 2025 sebesar Rp103.500.000.
Ketika ditanya mengenai dasar hukum pembayaran tunggakan Tahun Anggaran 2025 yang dibebankan pada anggaran tahun 2026, termasuk aturan dan landasan hukum yang menjadi acuannya, Dedi mengarahkan awak media untuk mengonfirmasi hal tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Metro.
“Untuk segi aturan beban yang ditetapkan untuk tahun anggaran berikutnya mungkin bisa ditanyakan ke BKAD,” ujarnya.
Menurut Dedi, dirinya mulai menjabat sebagai kepala dinas setelah tahun anggaran 2026 berjalan sehingga hanya bertugas melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Karena saya selaku kepala dinas yang menjabat setelah tahun anggaran berjalan ini (2026) hanya pelaksana. Pembahasan penganggaran dilakukan pada saat proses penganggaran tahun 2026 di tahun 2025. Di dalam pemahaman saya, secara DPA jika sudah disahkan artinya proses sudah dijalankan dengan benar. Saya tinggal melaksanakan,” jelasnya.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Dedi belum memberikan jawaban terkait perusahaan penyedia layanan internet yang bekerja sama dengan pihak Diskominfotik Kota Metro. (red)








