RAKYAT NEWS
Menyuarakan Suara Rakyat

Potret Miris di Kota Metro! Penyandang Tunanetra Mengaku Tak Terima Bantuan Beras Meski Hidup Dalam Keterbatasan

RAKYATNEWS.CO.ID, METRO – Nasib memprihatinkan dialami Sutrisno, seorang penyandang disabilitas tunanetra yang tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Harapan II, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Di tengah gencarnya pemerintah menyalurkan program bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu, Sutrisno justru mengaku tidak mendapatkan bantuan beras yang sangat dibutuhkannya.

Ironisnya, pria dengan keterbatasan penglihatan tersebut setiap hari harus berjuang mencari nafkah dengan berjualan kemplang di kawasan Taman Merdeka Kota Metro. Dengan mengandalkan tongkat sebagai alat bantu berjalan, ia berusaha tetap mandiri demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun, perjuangannya mencari sesuap nasi kini diwarnai kekecewaan terhadap sistem pendataan penerima bantuan sosial.

Kekecewaan Sutrisno mencuat setelah sebuah video berdurasi 49 detik yang diduga direkam dan diunggah olehnya beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Sutrisno mengungkapkan kemarahannya lantaran saat hendak mengambil bantuan beras di Kelurahan Hadimulyo Barat, dirinya justru mendapatkan penjelasan bahwa namanya masuk dalam kategori desil 6.

“Saya mengambil beras raskin di Kelurahan Hadimulyo Barat, tetapi kata pihak kelurahan saya masuk desil 6. Saya ini orang buta, hanya punya tongkat, tidak lebih,” ungkap Sutrisno dalam video tersebut.

Dengan nada kecewa, Sutrisno juga mempertanyakan mekanisme pendataan penerima bantuan sosial. Ia mengaku heran karena menurut pengamatannya, terdapat masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, mobil, bahkan rumah, tetapi justru mendapatkan bantuan beras.

“Orang-orang sehat, punya motor, punya mobil, punya rumah dapat beras. Tidak tahu pendataannya seperti apa?” ujarnya.

Tak hanya itu, Sutrisno mengaku mendapatkan penjelasan dari pihak Kelurahan Hadimulyo Barat bahwa penetapan data penerima bantuan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Namun, penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan lain. Sebab, ia mempertanyakan bagaimana proses pendataan dan pengusulan penerima bantuan dilakukan, termasuk sejauh mana pemerintah daerah melakukan verifikasi terhadap kondisi masyarakat di wilayahnya.

Luapan kekecewaan Sutrisno dalam video tersebut bahkan disertai ungkapan bernada kasar yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Metro. Meski demikian, persoalan mendasar yang disampaikannya tetap perlu mendapatkan perhatian serius, yakni dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.

Persoalan ini semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Metro, khususnya instansi yang membidangi urusan sosial dan pemerintah Kelurahan Hadimulyo Barat.

Sebab, program bantuan pangan sejatinya diperuntukkan membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru merasa tidak tersentuh oleh program pemerintah akibat persoalan pendataan.

Pertanyaan mendasarnya, apakah kondisi sosial ekonomi Sutrisno sudah benar-benar diverifikasi secara faktual? Apa dasar penetapan dirinya masuk kategori desil 6? Dan apakah kondisi disabilitas serta kemampuan ekonominya telah menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pendataan?

Pemerintah tidak seharusnya hanya berlindung di balik alasan bahwa data penerima bantuan ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan aparatur kelurahan tetap perlu memberikan penjelasan mengenai proses pendataan, pengusulan, serta mekanisme pembaruan data warga yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Jika memang terdapat ketidaksesuaian, verifikasi ulang harus segera dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemerintah Kota Metro, Dinas Sosial, serta Kelurahan Hadimulyo Barat perlu segera memberikan klarifikasi terbuka terkait persoalan yang dialami Sutrisno.

Setidaknya, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan kepada masyarakat:

1. Apa dasar penetapan Sutrisno masuk dalam kategori desil 6?

2. Apakah kondisi disabilitas dan kemampuan ekonominya telah diverifikasi secara langsung?

3. Bagaimana mekanisme pendataan dan pengusulan penerima bantuan beras di Kelurahan Hadimulyo Barat?

4. Apakah Sutrisno dapat mengajukan pembaruan atau verifikasi ulang data kesejahteraannya?

5. Langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah untuk memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan dari program bantuan?

Klarifikasi ini penting agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah.

Sutrisno mungkin hanya seorang pedagang kemplang yang setiap hari berjuang dengan tongkatnya di tengah keramaian Kota Metro.

Namun, ia tetap warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil, pelayanan publik yang layak, serta kesempatan mengakses perlindungan sosial sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Jangan sampai masyarakat kecil harus berteriak terlebih dahulu di media sosial hanya untuk mendapatkan perhatian pemerintah.

Pemerintah harus hadir bukan sekadar melalui program dan angka-angka statistik, melainkan juga melalui kepekaan, kepedulian, serta keberanian memastikan bahwa data benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.

Sebab, ukuran keberhasilan program bantuan sosial bukan hanya seberapa banyak bantuan disalurkan, tetapi juga apakah bantuan tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerimanya.

Kini publik menunggu penjelasan Pemerintah Kota Metro. Jangan biarkan persoalan Sutrisno berhenti sebatas viral di media sosial tanpa ada verifikasi dan tindak lanjut nyata. (Red)