RAKYAT NEWS
Menyuarakan Suara Rakyat

Ketua Pendekar Banten Metro Desak Transparansi Anggaran Bandwidth Rp1,345 Miliar: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab!

RAKYATNEWS.CO,ID, METRO – Polemik dugaan fee 30 persen dalam anggaran belanja bandwidth Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Metro senilai Rp1,345 miliar terus menuai sorotan. Setelah Kepala Dinas Kominfotik Kota Metro membantah adanya dugaan fee tersebut, kini tanggapan keras datang dari Ketua Pendekar Banten Kota Metro, H. Tb. Ismail Saleh, S.H.

Ismail menegaskan, persoalan pembayaran tunggakan anggaran tahun 2025 yang direalisasikan pada 2026 harus dijelaskan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan administrasi keuangan daerah.

Menurutnya, apabila benar terdapat kewajiban pembayaran layanan bandwidth tahun 2025 yang baru dibayarkan pada 2026, maka harus ada dasar administrasi yang jelas. Pejabat yang menjabat pada 2026 semestinya menerima dokumen dan berkas pertanggungjawaban dari pejabat sebelumnya.

“Kalau memang itu utang tahun 2025 yang dibayarkan pada 2026, pertanyaannya sederhana: mana dasar administrasinya? Mana dokumen serah terima, tagihan penyedia, berita acara, dan pencatatan utangnya? Tidak mungkin pembayaran dilakukan hanya berdasarkan pengakuan atau komunikasi lisan. Semuanya harus memiliki bukti administrasi yang sah,” tegas Ismail kepada awak media, Sabtu 21 November 2026.

“Ia juga mengingatkan, agar pejabat tidak berlindung di balik alasan baru menjabat pada 2026 untuk menghindari tanggung jawab memberikan penjelasan kepada publik.

Menurutnya, pergantian pejabat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Dokumen kegiatan dan kewajiban pembayaran harus menjadi bagian dari administrasi pemerintahan yang diserahterimakan secara resmi,” jelasnya.

BKAD BUKAN TEMPAT MELEMPAR TANGGUNG JAWAB

Ismail menilai, apabila Dinas Kominfotik mengarahkan publik untuk mempertanyakan persoalan pembayaran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), hal tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawab dinas sebagai pengguna anggaran.

Sebab, BKAD memiliki fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD), termasuk dalam mekanisme pencairan dan pengelolaan keuangan daerah.

Namun, menurutnya, Dinas Kominfotik tetap memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa layanan bandwidth benar-benar diterima, tagihan penyedia sesuai, serta seluruh dokumen pengadaan dan pembayaran dapat dipertanggungjawabkan.

“BKAD itu bukan tukang cuci tangan. BKAD merupakan bendahara umum pemerintah daerah. Tetapi Kominfo juga tidak bisa lepas tangan karena mereka adalah pengguna anggaran. Masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab. Jangan sampai OPD menyuruh bertanya ke BKAD, sementara BKAD nantinya menjawab hanya membayar berdasarkan dokumen yang diajukan OPD,” ujarnya.

Ia menegaskan, koordinasi antara Dinas Kominfotik dan BKAD seharusnya dapat ditelusuri melalui dokumen resmi, bukan sekadar pernyataan bahwa persoalan tersebut telah dikoordinasikan.

“Kalau memang sudah ada koordinasi, berarti harus ada jejak administrasinya. Tunjukkan dokumennya. Jangan hanya melempar pertanyaan dari satu instansi ke instansi lain, sementara masyarakat tidak mendapatkan kejelasan,” tambahnya.

BANTAHAN FEE 30 PERSEN HARUS DIJAWAB DENGAN BUKTI

Lebih lanjut, Ismail menyoroti bantahan Kadis Kominfotik terkait dugaan fee 30 persen dari anggaran bandwidth Rp1,345 miliar. Menurutnya, bantahan secara lisan saja belum cukup untuk mengakhiri polemik. Jika memang tidak ada fee sebagaimana dugaan yang berkembang, pemerintah harus berani membuka dokumen pembayaran secara transparan.

‘Ia meminta, agar Dinas Kominfotik memperlihatkan nilai tagihan asli dari provider, bukti pembayaran, rincian pajak, serta nilai bersih yang diterima penyedia layanan.

“Kalau memang tidak ada fee 30 persen, buktikan dengan dokumen. Tunjukkan berapa nilai kontraknya, berapa tagihan provider, berapa pajaknya, dan berapa jumlah uang yang benar-benar dibayarkan kepada penyedia. Dari situ publik bisa melakukan penghitungan secara objektif. Jangan hanya membantah tanpa membuka data,” tegasnya.

EMPAT DOKUMEN YANG HARUS DIBUKA KE PUBLIK

Untuk menghindari polemik berkepanjangan, Ismail mendesak Dinas Kominfotik dan BKAD Kota Metro memberikan penjelasan disertai dokumen pendukung.

Sedikitnya ada empat poin penting yang menurutnya harus dibuka:

1. Kontrak dan tagihan layanan tahun 2025.

Publik perlu mengetahui kontrak kerja sama penyedia layanan bandwidth, khususnya periode Juli hingga Desember 2025, termasuk tagihan bulan Desember 2025 apabila memang terdapat tunggakan.

2. Pencatatan utang dalam laporan keuangan 2025.

Jika terdapat kewajiban pembayaran sebesar Rp103,5 juta yang baru direalisasikan pada 2026, harus dijelaskan apakah kewajiban tersebut telah dicatat dalam laporan keuangan per 31 Desember 2025 sebagai utang belanja atau kewajiban lainnya sesuai ketentuan akuntansi pemerintahan.

3. Dasar penganggaran pembayaran pada APBD 2026.

Harus diperlihatkan melalui dokumen anggaran dan mekanisme pergeseran atau perubahan anggaran apabila ada, termasuk dasar hukum pembayaran kewajiban tahun sebelumnya.

4. Rincian titik layanan dan kapasitas bandwidth.

Dinas Kominfotik juga diminta membuka daftar lokasi penerima layanan, meliputi 32 OPD, 22 kelurahan, 40 UPTD, 80 titik WiFi, serta 42 titik CCTV.

Publik berhak mengetahui lokasi pemasangan, kapasitas bandwidth masing-masing titik, spesifikasi layanan, masa aktif, serta kesesuaian antara layanan yang dibayarkan dengan layanan yang benar-benar diterima.

JANGAN BIARKAN BUDAYA SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB

Ismail menilai, persoalan ini bukan sekadar perdebatan mengenai ada atau tidaknya fee, melainkan menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang rakyat.

“Ia mengingatkan, jangan sampai muncul kebiasaan birokrasi yang saling melempar tanggung jawab ketika masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran.

“Jangan sampai OPD mengatakan tanya BKAD, kemudian BKAD mengatakan tanya OPD. Kalau seperti ini, masyarakat akhirnya tidak pernah mendapatkan jawaban yang utuh. Padahal yang dipersoalkan adalah uang rakyat dan setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

“Ia menegaskan, pejabat publik harus berani memberikan penjelasan berdasarkan data, bukan berlindung di balik jabatan, kewenangan, ataupun alasan pergantian pejabat.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Tetapi ketika muncul dugaan dan pertanyaan publik terkait anggaran miliaran rupiah, jawabannya harus transparansi. Kalau benar tidak ada penyimpangan, buka dokumennya. Kalau memang pembayaran merupakan kewajiban tahun sebelumnya, tunjukkan dasar administrasinya. Sederhana, jangan ada yang ditutup-tutupi,” pungkas H. Tb. Ismail Saleh, S.H.

Hingga polemik ini mencuat, keterbukaan dokumen dari Dinas Kominfotik dan BKAD menjadi penting, agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh. Klarifikasi kedua instansi, disertai bukti administrasi dan realisasi pembayaran, diperlukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran bandwidth Kota Metro senilai Rp1,345 miliar. (Red )