RAKYATNEWS.CO.ID, METRO – Nasib dua bangunan di lingkungan UPTD SMP Negeri 6 Metro, Kecamatan Metro Utara, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan tahun anggaran 2025, menjadi tanda tanya.
Pasalnya, meski telah dibangun menggunakan uang negara, hingga kini kedua bangunan tersebut belum juga rampung dan belum dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Ironisnya, kondisi itu terungkap di tengah kucuran anggaran baru sebesar Rp1.547.245.000 untuk program revitalisasi SMPN 6 Metro tahun anggaran 2026. Sementara pembangunan fasilitas sebelumnya justru masih menyisakan pekerjaan yang terbengkalai.
Persoalan tersebut mencuat saat Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, melakukan peninjauan pelaksanaan revitalisasi sekolah di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Rabu (11/11/2026).
Dalam peninjauan itu, Rafieq menemukan dua bangunan yang kondisinya masih setengah jadi. Satu bangunan berada di bagian bawah, sementara bangunan lainnya berada di lantai dua. Keduanya belum bisa difungsikan sebagaimana mestinya.
“Alhamdulillah SMP Negeri 6 Metro mendapatkan anggaran lumayan besar. Tadi ada 11 lokal yang sedang direvitalisasi, ada juga toilet yang mendapat revitalisasi. Tapi yang ironis justru ada beberapa pekerjaan fisik dari anggaran DAK Dinas Pendidikan, pekerjaannya itu belum selesai,” kata Rafieq kepada awak media.
Menurutnya, bangunan yang sudah menghabiskan anggaran negara tetapi tidak bisa dimanfaatkan merupakan persoalan yang harus segera ditangani. Jangan sampai fasilitas pendidikan tersebut akhirnya menjadi aset mubazir.
“Ini yang menjadi perhatian saya agar bisa diselesaikan secepatnya dan tidak menjadi mubazir. Ada satu bangunan yang setengah jadi, kemudian di lantai dua itu ada bangunan yang setengah jadi juga. Bahkan tidak bisa dipakai, jadi pemandangan yang tidak baik dan mubazir bagi sekolah,” ujarnya.
Rafieq mengakui terdapat dua bangunan yang belum dirampungkan. Namun, ia belum dapat memastikan secara detail nilai anggaran maupun tahun pelaksanaan pekerjaan tersebut. Ia menyebut akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap sumber anggaran dan tahun pembangunannya.
“Ada dua bangunan ruangan yang belum dirampungkan, untuk anggarannya nanti saya cek. Kemungkinan kalau dilihat dari pekerjaannya ini dari anggaran DAK Dinas, tapi untuk tahunnya berapa nanti akan saya cek. Nanti akan kita selesaikan dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SMPN 6 Metro, Aida Bustami, membenarkan bahwa salah satu bangunan tersebut telah berdiri sejak 2025. Namun, hingga kini bangunan itu belum dapat digunakan karena belum selesai dikerjakan.
Menurut Aida, pihak sekolah hanya berkedudukan sebagai penerima manfaat sehingga tidak mengetahui secara terperinci persoalan teknis maupun administrasi yang menyebabkan pembangunan tersebut tidak diselesaikan.
“Kalau kami sih karena menerima, jadi kami tidak tahu masalahnya apa. Jadi usulan kami kalau bangunan yang di atas ini untuk ruang kesenian. Harapannya kami ingin bangunan itu selesai, jadi bisa berguna karena awal pengusulan kami itu memang untuk ruang kesenian,” ungkapnya.
Ia menyebut bangunan yang direncanakan menjadi ruang kesenian tersebut sudah hampir setahun belum bisa difungsikan. Padahal, keberadaan fasilitas itu sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas dan kreativitas para siswa.
“Bangunan ini tahun 2025, sudah mau setahun tapi belum bisa digunakan. Rencananya sih mau dilanjutkan tahun ini, tapi sepertinya belum ada anggarannya. Kami berharap ini dilanjutkan sampai selesai,” katanya.
Terbengkalainya dua bangunan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius terkait pelaksanaan pembangunan sarana pendidikan yang bersumber dari uang negara.
Publik tentu berhak mengetahui berapa nilai anggaran DAK 2025 yang dialokasikan untuk kedua bangunan tersebut, berapa anggaran yang telah direalisasikan, siapa pelaksana kegiatannya, serta apa penyebab pekerjaan tidak diselesaikan hingga bangunan tidak dapat dimanfaatkan.
Selain itu, perlu ada penjelasan mengenai status pekerjaan, apakah terjadi kendala teknis, persoalan administrasi, keterbatasan anggaran, atau faktor lain yang menyebabkan pembangunan terhenti.
Dinas Pendidikan Kota Metro juga perlu menjelaskan apakah pekerjaan tersebut telah melalui proses serah terima, bagaimana kondisi fisik dan administrasi bangunan, serta siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan selesai sesuai perencanaan.
Sebab, pembangunan fasilitas pendidikan bukan sekadar mengejar realisasi anggaran atau memperbanyak bangunan fisik. Setiap rupiah uang negara harus menghasilkan fasilitas yang tuntas, layak, aman, dan benar-benar dapat digunakan oleh peserta didik.
Jangan sampai anggaran pembangunan sudah terserap, tetapi hasilnya justru menjadi bangunan setengah jadi yang terbengkalai tanpa kepastian penyelesaian. (*)
